Anggaran Pilgub Jatim Rp 1,9 Triliun, Pakar: Mosok Pemilu Mahal Terus

Surabaya, memorandum.co.id - Membahas mahalnya biaya penyelenggaraan Pilgub Jatim 2024 disarankan pengamat kebijakan publik, Andri Arianto MA agar antara eksekutif, legislatif, penyelenggara pemilu, mengajak tokoh masyarakat duduk satu meja. Pengamat kebijakan publik UINSA ini menyebutkan, mengawal proses demokrasi tidak harus mahal. Saat ini KPU Jatim mengajukan sebesar Rp 1.982.784.821.288 untuk penyelenggaraan pilkada 2024."Yang penting mengawal kedewasaan masyarakat saat melakukan partisipasi politiknya," terang Andri. Alumnus Fisip Unair ini, menyebutkan kedewasaan berdemokrasi warga Jawa Timur menjadi sangat penting. Sehingga partisipasi terwujud. "Mosok pemilu mahal terus. Sampai kapan," tegas Andri. Sebelumnya, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jawa Timur, Muzamil Syafii mengaku belum menerima draf usulan oleh penyelenggara pemilu. Meski dirinya yakin pengajuan itu, saat ini dalam proses pembahasan di tim anggaran Pemprov Jatim. "Kita tunggu kan nantinya dibahas di DPRD," kata Muzamil. Politisi Indrapura ini, ada solusi agar angaran pesta demokrasi bisa ditekan. "Yang penting partisipasi masyarakat mewujudkan demokrasi," tegas Muzamil. Ia menyebutkan penyelenggaran Pilgub 2018 lalu, KPU Jatim mengelola anggaran berkisar Rp 1.1 triliun, dan Silva ke kas negara sekitar Rp 400 miliar. Terpisah Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq, menyampaikan kebutuhan KPU masih ditelaah lebih lanjut oleh tim anggaran Pemprov Jatim" terang Miftahur Rozaq. Kenaikan biaya terbanyak ada pada honor petugas adhoc yang cukup besar. Dimana jumlah petugas Adhoc untuk seluruh Jawa Timur terdiri dari tingkat PPK sebanyak 666 orang, PPS sebanyak 8.497 orang. Kemudian PPDP = 71.430, Lalu petugas KPPS sebanyak 9 dikalikan 71.430 TPS. Tentunya nominal honor mengacu pada standar satuan APBN dalam hal ini surat edaran kementerian Keuangan. “Jadi untuk honor-honor petugas Ini membutuhkan hampir 50% dari total biaya yang kami ajukan atau lebih sekitar Rp 1 Triliun sendiri,” ujarnya. Selain itu, skenario anggaran Pilgub 2024 ini, menurut Rozaq mengacu tatkala situasi nanti masih dalam masa pandemi covid-19. Sehingga KPU pasti menyertakan beberapa kebutuhan perlengkapan kesehatan seperti Alat Pelindung Diri, masker, hand sanitizer dan sebagainya. Jumlah TPS sendiri, mengacu pada aturan pemilu di masa pandemi covid. (day)

Sumber: