Anggaran Infrastruktur Direfocusing, DPRD Surabaya Desak Pemkot Cari Solusi Penanggulangan Banjir

Anggaran Infrastruktur Direfocusing, DPRD Surabaya Desak Pemkot Cari Solusi Penanggulangan Banjir

Surabaya, memorandum.co.id - Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati menyatakan, dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Surabaya 2021, terjadi refocusing yang cukup besar. Semula Rp 9,8 triliun menjadi Rp 8,9 triliun. Total anggaran yang mengalami refocusing sekitar 929 miliar. Sedangkan pos pembangunan infrastruktur menjadi yang paling banyak dikurangi. "Nilai refocusing terbesar ada pada pembangunan infrastruktur yang notabene dalam pengawasan Komisi C," ujar Aning, Selasa (28/9/2021). Dari pengurangan ini, otomatis berdampak pada program perencanaan penanggulangan banjir kota dan permukiman. Proyek seperti saluran air, jalan paving, dan pengadaan pompa akan sangat minim. "Proyek penanggulangan banjir kota dan permukiman nilainya kan sangat besar. Sedangkan anggaran yang terefocusing terutama ada pada saluran air, jalan paving, dan pengadaan pompa," jelasnya. Sehingga legislator dari Fraksi PKS ini mendesak Pemkot Surabaya untuk mencari alternatif solusi. Karena saat kampanye, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berjanji akan menuntaskan persoalan banjir di Surabaya. "Jadi saya minta pemkot untuk mencari alternatif solusi. Agar anggaran penanggulangan banjir sekaligus pembangunan infrastruktur drainase kota dan permukiman yang terefocusing bisa tersolusikan," tegasnya. "Solusi tersebut bisa dengan normalisasi, naturalisasi sekaligus perbaikan sementara, serta pemeliharaan," tambah Aning yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya ini. Aning lantas memberikan sejumlah catatan lain terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Pertama, semua pembangunan infrastruktur yang terefocusing pada 2021 harus betul-betul dikaji dan dilakukan pengaturan untuk dikerjakan pada 2022, atau ditiadakan berdasarkan kajian yang serius, agar pembangunan berkesinambungan tidak terputus dan sesuai skala prioritas hasil kajian. "Mengingat anggaran untuk pembangunan sangat besar. Sebagai contoh Tunnel Dinas Perhubungan di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) perlu dikaji untuk kebutuhan masyarakat menjadi prioritas ataukah tidak. Serta hasil evaluasi terhadap pembangunan TIJ itu sendiri bagaimana," cetusnya. Kedua, pekerjaan pemeliharaan yang dikerjakan satgas harus tetap berjalan dengan baik dan dioptimalkan untuk mengatasi berbagai kerusakan. Baik jalan, jembatan, maupun saluran. "Mengingat anggaran pemeliharaan ini tidak dikurangi atau sedikit sekali pengurangannya, maka pemkot harus mempunyai rencana kerja yang terukur dan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga risiko genangan karena pembangunan infrastruktur yang tertunda bisa diminimalisir," terang Aning. Ketiga, optimalisasi kinerja rumah pompa. Baik kinerja satgas maupun kinerja pompa itu sendiri, yang berfungsi untuk mengatasi banjir dan drainase. Terlebih, saat ini banyak keluhan dari warga terkait dengan rumah pompa. "Wilayah yang sudah terpasang rumah pompa namun masih banjir, ini bisa jadi kapasitasnya perlu di upgrade atau petugasnya yang perlu dievaluasi dalam proses penjagaan atau operasionalnya," tuntas Sekretaris Fraksi PKS ini. Terkait dengan refocusing anggaran itu, Kepala Bidang Pematusan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya Eko Juli Prasetya mengatakan, bahwa pihaknya tergantung dari anggaran. “Artinya dinas teknis yang output-nya berdasarkan data-data dari teman bappeko, usulan musrenbang, dan top down juga,” ujarnya. Lanjut Eko, refocusing anggaran ini tidak terlepas dari pandemi sehingga realisasi terhadap project-project pematusan sangat berkurang sekali. “Pompa, saluran yang butuh. Kalau di lapangan sangat butuh perbaikan tetapi tidak bisa dilaksanakan. Contohnya di Hang Tuah, harusnya segera. Karena tidak ada anggaran maka di lapangan dengan semampu kita agar bisa bertahan saluran itu,” jelas Eko. Disinggung soal rumah pompa, Eko menambahkan, bahwa ada tiga indikator yaitu mengurangi luas genangan, mengurangi tinggi genangan, dan mengurangi waktu genangan. “Untuk rumah pompa, upgrade kapasitas besar dan kapasitas kecil tergantung tiga indikator . Upaya waktu tambah cepat, supaya genangan bertambah sedikit, supaya tinggi genangan tambah rendah. Tidak bisa dikerjakan, mungkin masih ada genangannya tapi belum bisa mengurangi waktunya dan belum bisa mengurangi luasannya,” tambahnya. Untuk itu, tambah Eko, terkait rumah pompa, maka maksimalkan yang ada dulu. “Dimaksimal yang ada sekarang sambil menunggu segera membaik kondisi anggaran dan terealisasi program ke depannya,” pungkas Eko. (mg-3/fer)

Sumber: