Tunjangan ASN Dikepras, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Berharap Tak Menyurutkan Kinerja

Surabaya, memorandum.co.id - Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menyatakan, dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Surabaya 2021, sejumlah pos terdampak refocusing. Salah satunya pengurangan pada pos penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN). "Total efisiensi anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN Pemkot Surabaya mencapai Rp 95,225 miliar untuk tujuh OPD (organisasi perangkat daerah) dari 10 OPD di bawah koordinasi Komisi D DPRD Surabaya," ujar Khusnul, Sabtu (25/9/2021). Untuk tiga OPD yang tidak ada pengurangan tunjangan ASN, kata Khusnul, adalah Dinas Kesehatan, RSUD Soewandhie, dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH). Ketiga OPD ini tidak dikurangi karena berkaitan dengan tunjangan kesehatan yang sudah diatur pemerintah pusat. Dari tujuh OPD yang gaji dan tunjangan ASN-nya dipotong paling banyak adalah Dinas Pendidikan. Jumlahnya mencapai Rp 91,523 miliar. Kemudian Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Rp 918 juta, Dinas Sosial Rp 598 juta, Dinas Tenaga Kerja Rp 591 juta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp 408 juta, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp 746 juta dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Rp 438 juta. "Jika bisa memilih, saya berharap tidak ada pemotongan anggaran pos belanja langsung berupa gaji dan tunjangan ASN. Makanya saya berharap masih ada jalan lain agar penyediaan gaji dan tunjangan ASN tersebut tidak dikurangi," ujar Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini. Jika terpaksa harus dilakukan efisiensi, Khusnul berharap, para ASN tidak menurun kinerjanya dan tetap menjadi abdi negara yang baik, serta tetap memberikan pelayanan yang prima. "Potongan itu secara psikologis akan berdampak pada ASN. Namun saya berharap kinerja ASN bidang kesra di bawah koordinasi Komisi D DPRD Surabaya tidak loyo. Pelayanan masyarakat tetap baik dan maksimal," tegasnya. (mg-3/fer)

Sumber: