Pengangguran di Surabaya Meningkat, Kinerja Disnaker Disorot

Surabaya, memorandum.co.id - Saat ini, DPRD Surabaya tengah membahas Raperda Kota Surabaya tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2021. Tjutjuk Supariono selaku Ketua Fraksi PSI menyoroti beberapa permasalahan terkait ketenagakerjaan yang menjadi tupoksi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya. Menurutnya, Balai Latihan Kerja (BLK) yang dinaungi oleh Disnaker Surabaya belum berjalan optimal dalam memberikan kontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran di Kota Surabaya. Sehingga Fraksi PSI berpandangan, pelatihan kerja perlu menjadi prioritas dalam rangka pemulihan ekonomi, mengingat kasus Covid-19 yang sudah melandai di Kota Surabaya. “Sejak berlangsungnya pandemi Covid-19 di tahun 2020, seluruh elemen kehidupan masyarakat sangat terdampak. Tidak terkecuali pada peningkatan pengangguran terbuka di Surabaya yang melonjak di angka 9,79% pada tahun 2020," jelas Tjutjuk, Selasa (21/9/2021). "Dalam hal ini, saya menyoroti bahwa peserta pelatihan keterampilan, sertifikasi, maupun magang, itu belum sepenuhnya direkomendasikan kepada perusahaan untuk menjadi tenaga kerja. Sehingga setelah mengikuti pelatihan kerja, belum banyak peserta yang mendapatkan pekerjaan," tambah Anggota Komisi D DPRD Surabaya ini. Merujuk pada nota keuangan P-APBD Kota Surabaya tahun 2021, target dari program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, serta program penempatan tenaga kerja, dinilai Tjutjuk masih belum maksimal. "Untuk jumlah pencari kerja yang mengikuti pembinaan, pelatihan, dan sertifikasi keterampilan kerja, targetnya hanya 688 orang dengan anggaran sebesar 4 miliar," sebutnya. Kemudian, jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang, targetnya hanya 25 orang dengan anggaran sebanyak 154 juta. Sedangkan untuk jumlah angkatan kerja yang mengikuti sertifikasi profesi, targetnya hanya 48 orang dengan anggaran sebesar 2,5 miliar. Adapun untuk persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan, targetnya hanya 5,20% dengan anggaran sebesar 2,8 miliar. “Belum optimalnya pelatihan dan penempatan kerja ini tidak hanya ditemui pada saat pandemi Covid-19, namun sebelum itu. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019, jumlah pencari kerja di Disnakertrans adalah sebanyak 60.320 orang, di mana hanya 10,88 persen di antara peserta pelatihan kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan, dan hanya 0,20 persen kontribusi jumlah peserta yang mengikuti pelatihan,” papar Tjutjuk. Berangkat dari sana, pihaknya tegas mendorong disnaker agar dapat berperan lebih dalam mengentaskan pengangguran. Tjutjuk mengusulkan agar ada peningkatan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan, dalam rangka penempatan kerja pasca dilakukannya pelatihan. “Target dari pelatihan serta penempatan kerja maupun magang juga perlu dimaksimalkan, mengingat salah satu prioritas pemkot saat ini adalah pemulihan ekonomi yang diupayakan dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Surabaya," tuntasnya. (mg3)

Sumber: