DPRD Surabaya Dukung Program Lontong Kupang, Inovasi Gabungan Dispendukcapil, PA dan Kemenag Urus Itsbat Nikah
![DPRD Surabaya Dukung Program Lontong Kupang, Inovasi Gabungan Dispendukcapil, PA dan Kemenag Urus Itsbat Nikah](https://memorandum.disway.id/assets/default.png)
Surabaya, memorandum.co.id - Dalam waktu dekat, Pemerintah Kota Surabaya akan mengadakan sidang pertama program Lontong Kupang yang rencananya akan digelar Rabu lusa. Program Lontong Kupang ini merupakan kepanjangan dari Layanan Online One Gate System Kerja sama Dispendukcapil Surabaya, PA dan Kemenag. Salah satu layanannya yakni, melayani pengajuan itsbat nikah yang dipusatkan di tingkat kelurahan. Layanan ini dinilai cocok bagi warga yang statusnya masih nikah siri. Mendengar hal ini, Anggota Komisi A DPRD Surabaya Fatkur Rohman, mengapresiasi program inovatif tersebut. Dia berharap niat baik ini bukan malah menyulitkan warga tapi justru memudahkan proses dan memangkas biaya. "Saya berharap tidak ada lagi biro jasa. Sehingga hanya kena PNBP di PA-nya dan semoga ada aplikasi yang user friendly bagi warga supaya ada transparansi," kata Fatkur, Senin (13/9/2021). Agar Inovasi ini benar-benar sesuai harapan, dengan mengedepankan skema one gate system, maka Fatkur mengingatkan dispendukcapil soal kekuatan SDM di tingkat kelurahan. "Karena akan ada 3 pelayanan produk sekaligus yang muncul yaitu, hasil sidang PA, Buku Nikah dan Pembaruan Akta Kelahiran. Maka SDM kelurahan harus betul-betul disiapkan," ujarnya saat hearing bersama kadispendukcapil. Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Agus Sonhaji mengungkapkan bahwa inovasi ini akan dipusatkan di tingkat kelurahan untuk pemberkasan dan pemenuhan syarat-syarat. Sedangkan sidang akan dilaksanakan di kecamatan secara bergilir dan berkala. "Dengan program ini diharapkan bisa membantu warga terkait itsbat nikah. Dan insyaAllah identitas anak bisa dirubah, yang awalnya hanya anak seorang ibu bisa menjadi anak kedua orang tua," paparnya. Soal biro jasa, Agus Sonhaji juga menegaskan bila tidak akan ada lagi biaya sebagaimana di biro jasa. Hanya akan ada biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang nilainya sangat terjangkau. "Jadi ini akan sangat memudahkan warga dan memang akan ada aplikasi khusus yang diinstall dan terintegrasi dengan e-kios di kelurahan nantinya," tuntasnya. (mg3)
Sumber: