Kapolda Jatim Tinjau Pelaksanaan PPKM Darurat di Kabupaten Mojokerto
Mojokerto, Memorandum.co.id - Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta bersama Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto meninjau pelaksanaan PPKM darurat di Kabupaten Mojokerto, Sabtu (10/7) siang. Didampingi Kapolres Mojokerto, AKBP Dony Alexander bersama Forkopimda, rombongan Kapolda melakukan peninjauan pos check point PPKM darurat di di PPST, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan. Selain melakukan pengecekan sarana dan prasarana, jumlah anggota personil TNI dan Polri serta Instansi terkait yang sedang jaga, Kapolda dan Pangdam turun langsung ke jalan dan melakukan pemeriksaan serta pengecekan terhadap pengguna jalan R2 dan R4 . Bagi pengguna jalan yang masuk wil Kabupaten Mojokerto dan belum melakukan rapid test antigen maka petugas mengarahkan untuk kembali atau putar balik. "Dalam pelaksanaan PPKM darurat kami mendorong agar pos penyekatan yang ada di Kabupaten Mojokerto ini lebih dimaksimalkan dengan baik," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta. "Kami mohon kepada masyarakat, tolong selama dua Minggu ke depan ini agar benar-benar tertib dalam melaksanakan PPKM darurat. Tujuan dari PPKM Mikro darurat yakni mencegah adanya kegiatan atau penyebaran Covid-19 yang akhir-akhir ini mengalami lonjakan. PPKM darurat telah diatur dalam Imendagri No 17 Th 2021," tambahnya. Terkait dengan pelaksanaan Idul Adha, lanjut Nico, sekali lagi pihaknya meminta tolong kepada masyarakat agar mematuhi aturan Imendagri dan Gubernur Jatim serta agar ditindaklanjuti oleh seluruh bupati/wali kota agar melaksanakan ibadah Idul Adha di kediaman masing-masing guna mencegah penyebaran covid 19. "Tolong kita bantu para dokter dan perawat dengan cara tetap mematuhi prokes," jelasnya. Terkait kondisi penyekatan PPKM Darurat di wilayah Jatim, Polda Jatim sudah melakukan penyekatan di 7 titik antar provinsi dan 85 antar kabupaten. "Dari hasil melakukan operasi yustisi, sebagian banyak masyarakat kita sudah patuh prokes," pungkasnya. Sementara itu, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto menambahkan, sudah 7 hari dilaksanakan PPKM mikro darurat, namun masih terjadi penularan di Jatim, artinya mobilitas beberapa masyarakat masih tinggi. "Kita harus menekan lagi dan di hulunya ini harus betul-betul sesuai dengan ketentuan di tingkat RT dan RW maupun Desa," tegas Suharyanto. "Kami pastikan lagi unsur di tingkat Kab/Kota Kecamatan Desa agar lebih mengawasi pelaksanaan PPKM Mikro darurat, khususnya terkait mobilitas masyarakat dan kerumunan masyarakat. Di samping membatasi mobilitas, vaksinasi di Kabupaten Mojokerto juga kami dorong terus agar targetnya tercapai," sambungnya. "Kami komitmen di Jatim bahwa pemerintah pusat menargetkan 300.000 vaksin per hari dan dibagi 38 Kab/Kota sesuai dengan jumlah penduduk," tutupnya.(no)
Sumber: