DPRD Jatim Dorong Dialog Solutif Tangani Covid-19 di Bangkalan

DPRD Jatim Dorong Dialog Solutif Tangani Covid-19 di Bangkalan

Surabaya, Memorandum.co.id - Mendukung kebijakan Forkopimda dan Pemerintah Kota Surabaya maupun Pemkab Bangkalan dalam menangani kondisi Covid-19, DPRD Jatim mengusulkan perkuat dialog mencari solusi masalah covid-19 di Suramadu. Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak usai bertemu Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol. Johnny Eddizon Isir di Mapolrestabes Surabaya. Politisi Golkar ini menegaskan sangat mendukung berbagai langkah yang dilakukan, baik oleh Polrestabes Surabaya dengan pihak TNI termasuk juga dilakukan pihak TNI-Polri di Bangkalan dalam rangka menangani Covid di kedua wilayah ini. "Dua mingu terakhir covid di Surabaya dan Bangkalan meninggi dan mempengaruhi suhu komunikasi politik maupun sosial. Karena ada perbedaan persepsi," kata Sahat. Disampaikan Sahat, dirinya berdiskusi dengan Kombes Pol Johnny Isir untuk melakukan koordinasi penguatan hubungan kelembagaan antara DPRD Jatim dengan Forkopimda kota Surabaya dalam hal ini Polrestabes Surabaya, terkait Covid-19, baik di Surabaya maupun perbatasan yang menuju ke Bangkalan. Sahat yang juga koordinator bidang hukum dan pemerintahan DPRD Jatim ini memahami adanya perbedaan pemahaman persepsi antara penegak hukum keamanan dengan masyarakat yang merasa kepentingannya terganggu. "Saya sangat paham, baik Polrestabes, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Korem Bhaskara Jaya, Polres dan Kodim Bangkalan dan aparat penegak hukum lainnya, punya kepentingan yang sama untuk mencegah penyebaran Covid-19 menekan supaya tidak semakin tinggi," tutur dia. Dia menyebutkan, data pertumbuhan covid di Surabaya dan Bangkalan melonjak sangat tinggi. Sehingga tindakan persuasif atau hukum untuk menertibkan masyarakat supaya menaati prokes dalam aktifitas sehari-harinya. Tindakan aparat TNI-Polri sudah diatur dalam Perda Provinsi Jawa Timur No 02/2020, Perwali Surabaya maupun Perbup Bangkalan terkait penanganan Pandemi Covid-19. "Semua bertujuan demi kebaikan masyarakat agar jumlah pasien yang dirawat akibat pasien aktif Covid-19 bisa segera sembuh," kata dia. Sahat mengaku khawatir jika jumlah pasien yang tinggi, ketersediaan tempat perawatan jadi terbatas. Hal itu menyebabkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat menjadi tidak terkendali. "Sementara penyebaran covid semakin besar, baik itu Surabaya dan Bangkalan," kata dia. Sahat yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim ini mengaku khawatir. Meski dirinya tahu masyarakat punya alasan atas protes yang dilakukannya. "Tentu dari sisi ekonomi kita tidak bisa tutup mata ada kepentingan mereka yang terganggu, masyarakat Madura yang bekerja di Surabaya mengalami kendala ataupun secara teknis mengalami proses yang kemudian membuat mereka tidak bisa masuk Surabaya dengan mudah. Begitu juga sebaliknya warga Surabaya yang bekerja di Madura juga mengalami hal yang sama," kata Dewan Penasehat KBPP Polri Jatim dan Wakil Ketua FKPPI Jatim ini. (day)

Sumber: