Jalur Afirmasi Mitra Warga Tidak Transparan dan Website Sering Error
![Jalur Afirmasi Mitra Warga Tidak Transparan dan Website Sering Error](https://memorandum.disway.id/assets/default.png)
Surabaya, memorandum.co.id - Wali murid di Surabaya banyak yang mengeluhkan sistem website PPDB SMP Jalur Afirmasi Mitra Warga yang dinilai tidak transparan. Wali murid mengaku tidak bisa melihat peringkat sementara calon siswa yang mendaftar jalur tersebut.
"Kenapa kok tidak ada urutan siapa-siapa saja yang mendaftar. Saat log in cuma muncul nama anak saya dengan nomor urut sekian beserta keterangan status sementara diterima," ujar Desi, wali murid yang bermukim di kawasan Tambaksari, Senin (14/6/2021).
Desi lantas heran kenapa tidak bisa melihat peringkat keseluruhan siswa yang mendaftar PPDB SMP Jalur Afirmasi Mitra Warga. Tidak hanya itu, Desi juga mengeluhkan saat membuka website seringkali error.
Senada dengan yang disampaikan Desi, Nimas yang diminta mendaftarkan anak tetangganya juga mengalami kesulitan serupa. Menurutnya, website PPDB SD dan SMP amburadul tidak seperti website PPDB SMA/SMK yang dinilainya user friendly.
"Kebetulan saya diminta mendaftarkan anak tetangga saya masuk ke SMA, SMP, dan SD. Jadi saya kaget, sistem SMP kok seperti tertutup. Menu status tidak jelas yang tidak ngerti IT jadi kasihan. Belum lagi telepon pihak disdik nggak diangkat, dan email nggak dibalas," keluh Nimas.
Menanggapi ini, pimpinan DPRD Surabaya mengingatkan, bahwa asas PPDB itu ada empat, yaitu objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.
"Masyarakat punya harapan tinggi, manakala didukung dengan sistem yang transparan maka saat anaknya tidak diterima mereka akan lega. Tetapi ketika orang tua ini punya harapan supaya anaknya bisa masuk di sekolah tersebut, kemudian anaknya tidak diterima, ditambah sistem tidak transparan, orang tua akan gelo (kecewa, red)," ujar Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti.
Untuk itu, Reni mendorong kepada para wali murid yang memiliki keluhan supaya melakukan pelaporan di desk aduan yang sudah disiapkan disdik. Bila tidak mendapatkan respons, bisa diadukan ke DPRD Surabaya.
"Saya minta kepada disdik Surabaya untuk membuka ruang pengaduan baik secara online ataupun offline dan ditindaklanjuti dengan cepat. Ini supaya memudahkan untuk mencari solusi. Atau warga juga bisa surati kami, dewan siap menindaklanjuti," pungkas Reni. (mg-3/fer)
Sumber: