Tips No Korupsi Menteri Juliari

Oleh Ali Murtadlo Ada dua potongan video lama yang lagi laris diputar kembali. Keduanya terkait dengan ditangkapnya Mensos Juliari. Video Gus Dur dan video tips cegah korupsi dari Juliari. Video Gus Dur, sudah dimuat di KGI kemarin. Intinya: meski pro-kontra, Gus Dur tetap berkeputusan membubarkan Departemen Sosial karena jadi lumbung korupsi. ‘’Tikusnya sudah menguasai lumbung,’’ kata Gus Dur. Gus Dur benar. Membakar lumbungnya. Membubarkan Departemen Sosial. Buktinya, sudah tiga mensos terjerat KPK: Bachtiar Hamzah, Idrus Marham, dan terakhir, baru kemarin, Juliari Peter Batubara. Yang kedua, video Juliari saat memberikan tips mencegah korupsi kepada jajaran kementeriannya. ‘’Yang paling efektif adalah diri kita sendiri. Tak ada yang bisa mengendalikan kita, selain diri kita sendiri. Pendekatan saya, tidak ilmiah. Humanis saja. Kalau kita tertangkap karena korupsi, betapa kasihan keluarga kita. Mereka malu. Anak-anak kita tak berani sekolah karena bakal di-bully. Pendekatan seperti itu yang saya lakukan,’’ katanya kepada video yang diambil pada 17 Desember 2019 itu. Karena latar belakangnya yang perusahaan swasta, dia menyarankan agar pemerintah untuk menerapkan sistem insentif berdasar KPI (Key Performance Indicators). ‘’Bisa ditetapkan berdasar batas KPI-nya, jika ditetapkan minimal performanya 60 persen, maka jika KPI-nya sebesar itu atau di atasnya, maka bisa dihitung berapa insentifnya. Tapi, jika performanya di bawah 60 persen, ya tidak dapat insentif,’’ katanya. Tanggapan di WA group lucu. ‘’Dagelan ludruk, Srimulat, dan Stand up Comedy mana pun kalah lucu,’’ katanya. Tapi, ada juga yang menanggapi dengan arif begini. ‘’Terkadang ada yang memberi wejangan tapi dia sendiri tak melaksanakan,’’ katanya. ‘’Prasangka baiknya, mungkin bukan karena lisannya tidak selaras dengan perbuatannya, tapi agar orang lain mendapat kebaikannya meski dia sendiri belum melaksanakannya.’’ Yang hebat dan sangat perlu diapresiasi adalah KPK. Dalam Waktu kurang sebulan mendapatkan tangkapan besar: Menteri KKP Edhy Prabowo dan Mensos Juliari. Bahkan, kali ini, Ketua KPK bicara kemungkinan memberikan pasal hukuman mati. Alasannya, korupsi pada saat bencana. Parahnya, yang dikorup adalah bantuan sosial berupa paket Covid. ‘’Kita sedang dalami pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 yang memungkinkan menjatuhkan hukuman mati,’’ katanya. Memang perlu shock therapy. Negeri ini sangat keterlaluan korupsinya. Menurut Transparancy Internasional, kita menduduki peringkat tiga negeri terkorup se-Asia di bawah India dan Kamboja. ‘’Sudah hukumnya dilemahkan, aturannya berubah-ubah, dan sistem politiknya sangat memerlukan duit banyak. Contohnya, mahar politik, serangan fajar dan lain-lain,’’ kata Peneliti Political and Public Policy Studies Jerry Massie. Selain itu, tentu persoalan mental. Bayangkan tahun lalu memberi ceramah kepada bawahannya tips mencegah korupsi, kini dia sendiri dijebloskan sel KPK karena korupsi. Dulu mengatakan, jangan korup karena seluruh keluarga bakal malu, di mana-mana dibully. Kini, dia membuktikan mantranya. Ali Murtadlo, Kabar Gembira Indonesia (KGI)

Sumber: