Pilkada Sidoarjo, BHS Diskusi Bareng Milenial Tentang Pengelolaan Lingkungan
![Pilkada Sidoarjo, BHS Diskusi Bareng Milenial Tentang Pengelolaan Lingkungan](https://memorandum.disway.id/assets/default.png)
Sidoarjo, Memorandum.co.id - Pelaksanaan Pilkada Sidoarjo semakin dekat. Para calon pun semakin gencar menggaet suara untuk memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Sidoarjo 2020. Calon bupati nomor 1 menggelar diskusi bareng kaum milenial peduli lingkungan, Senin (30/11/2020). Selain memaparkan sejumlah program, BHS juga berdialog dengan sejumlah pemuda yang hadir dalam pertemuan ini. "Program-progam BHS - Taufiqulbar sudah kami baca. Saya lihat, 12 program itu luar biasa. Dan tentu saya akan sampaikan ke keluarga serta teman-teman agar tidak salah pilih dalam Pilkada Sidoarjo ini," kata Ebi, mahasiswa yang ikut pertemuan tersebut. Dia berharap, komitmen BHS terkait lingkungan akan menjadi program prioritas. Bukan hanya saat nyalon dalam Pilbup ini tapi juga ketika nanti terpilih jadi Bupati Sidorjo. "Di Porong, air sekarang keruh. Jangankan untuk minum, mandi saja tidak layak. Selain itu, di beberapa tempat juga banyak sampah dibuang sembarangan. Bagaimana komitmen BHS tentang ini?" tanya Rizal, pemuda asal Porong. Hal lain, dia juga menanyakan komitmen BHS terhadap Lumpur Lapindo. Karena sebagai warga terdampak, Rizal tidak setuju tempat itu jadi area wisata. Sementara Septa Resistor, ketua Psycho Nature Indonesia, juga elemen pemuda yang ikut dalam pertemuan ini, berharap bisa mengikat komitmen BHS dalam penanganan lingkungan. "Pak BHS memang lebih awal menyampaikan program-programnya tentang lingkungan. Juga sudah spesifik," kata Septa. Pihaknya berharap, siapapun yang terpilih jadi Bupati Sidoarjo bisa memprioritaskan lingkungan. Bisa memilah mana kegiatan yang mengeksploitasi lingkungan dan mana yang pemberdayaan sumber daya alam. Bambang Haryo merasa terkesan dengan para pemuda itu. Dia mengapresiasi pemahaman dan kepedulian mereka terhadap lingkungan Sidoarjo. "Tentang lumpur misalnya, mereka tidak setuju jadi tempat wisata. Dan itu sama dengan pandangan kami, sejak awal juga tidak menginginkan itu karena di sana masih berstatus daerah bencana. Semburan masih terjadi," ujar BHS. Harusnya, kata dia, pemerintah menyiapkan standarisasi pengamanan. Dengan libatkan Basarnas, BNPB, dan sebagainya karena ini menjadi wewenang pemerintah pusat. Kemudian, BHS juga menilai harus ada mitigasi bencana, evakuasi plan, serta early warning sistem. "Di sana sejauh ini aman, jangan khawatir. Tapi tetap saja kewaspadaan harus ada sebagai bentuk antisipasi," urainya. Tentang sampah, BHS bahkan sudah punya seambrek program. Mulai dari pembuatan TPST di setiap kecamatan, meningkatkan kesadaran warga untuk tidak buang sampah sembarangan, penguatan teknologi di TPA dan sebagainya. "Sampah juga bisa jadi peluang. Kita olah, dengan konsep yang bagus, karena sampah juga bisa bermanfaat jika dikelola dengan baik," sambungnya. BHS juga memaparkan program seputar penanganan sungai, pantai, laut, mangrove, dan sebagainya sebagai upaya pelestarian lingkungan. "Intinya, berbagai sisi harus dijaga agar lingkungan tetap lestari. Dan persoalan lingkungan itu memang luas. Ada di darat, air, serta udara. Semua harus menjadi perhatian," pungkasnya.(ags/jok)
Sumber: