Tokoh Agama Sidoarjo Mengimbau Masyarakat Jangan Terpancing People Power

Tokoh Agama Sidoarjo Mengimbau Masyarakat Jangan Terpancing People Power

SIDOARJO- Gelaran Pemilu 2019 di Kabupaten Sidoarjo dan Jawa Timur sudah usai. Pelaksananannya secara umum berjalan aman dan lancar. Kini semua harus bersabar menunggu hasil dari perhitungan akhir komisi pemilihan umum (KPU), 22 Mei 2019 nanti. Akan tetapi, di tengah proses rekapitulasi yang dilakukan KPU. Mencuat informasi adanya pihak-pihak yang mengancam, siap melakukan aksi people power atas ketidakpuasan hasil Pemilu 2019. Tanggapan dari pelbagai kalangan pun bermunculan terkait rumor adanya people power. Termasuk dari tokoh agama di Kabupaten Sidoarjo. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sidoarjo KH. Mohammad Kirom mengatakan, pascarapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Sidoarjo dan Provinsi Jawa Timur, situasi di tengah masyarakat sudah aman, tenang dan damai. “Jangan sampai kondisi ini dipecah belah dengan adanya aksi people power menyikapi hasil Pemilu 2019 oleh KPU nanti,” ujar dia. Mengapa people power jangan sampai terjadi? Menurut Abah Kirom (sapan akrabnya), gerakan ini adalah murni didasari atas ketidakpuasan terkait hasil Pemilu 2019. Nah, apakah tidak ada jalan lain untuk menyampaikan pendapat yang lebih baik, tertib, dan sesuai undang-undang. “Semua sudah aturan dan mekanismenya, jadi menurut saya tidak usahlah masyarakat terpancing ikutan gerakan people power,” tambah dia. Pesan damai menyikapi hasil Pemilu 2019 juga disampaikan Kris Teguh, Pendeta Gereja Katolik Santa Maria Annuntiata Sidoarjo. Ia menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas berjalannya Pemilu 2019 di Kabupaten Sidoarjo secara jujur, adil, aman dan kondusif. “Perbedaan itu hanya ada saat jelang pemilihan. Pasca pemilihan perbedaan harus kita lebur dan kembali menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan untuk bangsa tercinta,” pesan Kris. Kris juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya berita-berita provokatif terkait akan adanya people power. Sangat jelas gerakan ini tidak sesuai konstitusi, jika ada pihak yang merasa dirugikan silakan sampaikan ke lembaga yang berwenang. “People power semoga tidak terjadi, karena negeri ini sudah aman dan tenteram. Mari kita jaga bersama untuk keutuhan NKRI,” pungkasnya.(jok/tyo)

Sumber: