Banyak Keluhan, DPRD Blitar Desak BPJS Benahi Pelayanan

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Ratna Dewi Nirwana Sari.-Muhammad Yunus-
BLITAR, MEMORANDUM.CO.ID - Keluhan masyarakat soal pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Blitar, mendapat sorotan tajam dari DPRD.
BACA JUGA:Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Gelar Rapat Khusus Tuntaskan Polemik Seleksi Perangkat Desa Bendosewu
Hal ini terlihat saat parlemen memanggil pihak BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar, untuk dimintai keterangan. Dalam kesempatan itu, dewan juga menghadirkan perwakilan dari rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.
--
"Permasalahannya terlalu kompleks. Adanya perbedaan pemahaman antara regulasi yang sudah diberikan oleh pemerintah, namun ketika sampai bawah pelayanannya berbeda jauh," ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi Nirwana Sari pada wartawan, Senin 10 Februari 2025.
BACA JUGA:Ketua KPU Kabupaten Blitar: Anggota DPRD Terpilih Maju Pilkada Wajib Mundur
Ratna juga mencontohkan studi kasus yang banyak dikeluhkan masyarakat, seperti maraknya pasien yang dipulangkan sebelum penyakitnya sembuh.
"Ternyata regulasinya tidak seperti itu. Namun, kasus ini tidak hanya 1-2 orang saja, tapi memang banyak sekali masyarakat yang merasakan hal itu," beber politisi Gerindra itu.
BACA JUGA:Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Fasilitasi Aspirasi Warga Dusun Jetis Soal Sertifikat Tanah
Kemarahan masyarakat Kabupaten Blitar soal pelayanan BPJS semakin tak terbendung. Bahkan sebelumnya, Persaudaraan Kepala Desa (PKD) Kabupaten Blitar telah terang-terangan menyerukan untuk pemerintah membubarkan BPJS, karena dinilai hanya menyengsarakan masyarakat.
"Ini merupakan cambuk bagi BPJS ayolah ini sudah tahun 2025, kita harus berubah. Sedangkan masyarakat itu kalau sakit itu kan pengennya buru-buru. Apalagi ada kondisi gawat darurat," imbuhnya.
BACA JUGA:Sidak Perkebunan Gambar Anyar, Pemilik HGU Minta Klarifikasi DPRD Kabupaten Blitar
Selanjutnya, DPRD melalui Komisi IV akan segera menindak lanjuti persoalan ini. Legislatif sendiri juga mendapat tekanan besar dari publik untuk memperjuangkan peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Blitar.
BACA JUGA:Darurat Pupuk, DPRD Blitar Minta KPPP Optimalkan Pengawasan
Sumber: