Gedung Sekolah Yayasan Trisila Dieksekusi

Juru sita PN Surabaya membacakan putusan eksekusi Yayasan Pendidikan Trisila (YPT) di hadapan kuasa hukum YPT Sudiman Sidabukke.--
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Gedung sekolah TK, SD, SMP, SMA dan SMK Trisila di Jalan Undaan Kulon Nomor 57-59 Surabaya akhirnya dieksekusi jurusita Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Kamis 30 Januari 2025.
Ratusan petugas gabungan dari Polrestabes Surabaya, Gartap III/Surabaya, Satpol PP Kota Surabaya, dan Kejari Surabaya ikut mengamankan jalannya eksekusi berdasarkan permohonan PT Rajawali Nasional Indonesia (RNI) yang memenangi perkara perdata terkait sengketa lahan melawan Yayasan Pendidik Trisila (YPT) di pengadilan tersebut.
BACA JUGA:PN Surabaya Eksekusi Rumah di Nginden Intan Timur, Perlawanan Pemohon Kandas
Mini Kidi--
Tak ada perlawanan dalam eksekusi pagi tadi, meski melalui tim kuasa hukumnya YPT tetap bersikukuh untuk mendapatkan ganti rugi dari PT RNI. Jika eksekusi tetap dilaksanakan, maka akan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 223 tahun 1961.
"Mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan panitera PN Surabaya atau apabila berhalangan menunjuk perwakilan yang sah dengan disertai saksi dewasa dan cukup untuk melaksanakan eksekusi pengosongan berdasarkan amar putusan PN Surabaya nomor 221/Pdt.G/PN Sby tanggal 23 Oktober 2024 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 3/PDT/2016/PT SBY tanggal 30 Mei 2016 jo Putusan Mahkamah Sgung Republik Indonesia nomor 2110 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap," ujar Ferry, salah satu juru sita PN Surabaya.
BACA JUGA:Usai Eksekusi, Patra Jasa akan Optimalkan Hotel Singgasana
Tambah Ferry, untuk itu menghukum tergugat yang menempati bangunan yang berada di HGB nonor 29/2007 Jalan Undaan Kulon 57-59 Surabaya untuk menyerahkan tanah dan bangunan kembali kepada penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna.
"Tetap memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 223 Tahun 1961 dan Nomor 4 Tahun 1963, bilamana perlu pelaksanaan eksekusi dimintakan bantuan alat keamanan nagara," pungkas Ferry.
Sementara itu, kuasa hukum YPT, Sudiman Sidabukke menyoal surat undangan eksekusi yang diterima tidak menyebutkan jamnya.
BACA JUGA:831 Personel Gabungan Amankan Eksekusi Hotel Singgasana
"Sidabukke itu selalu bermain transparan dan tidak macam-macam. Tadi saya tanyakan katanya jam kerja, jam 13.00 itu jam kerja. Boleh kan jam 13.00," ujarnya.
Sidabukke menegaskan bahwa dirinya akan kooperatif. Hanya ada satu atau tiga lemari yang masih tersisakan.
"Itu nanti akan diangkut oleh klien saya. Itulah yang disebut simbol kooperatif," ujarnya.
Sumber: