DPRD Surabaya Desak Pemkot Segera Atasi Ketimpangan Distribusi Tenaga Kerja di Kelurahan dan Kecamatan

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID -Ketidakmerataan distribusi tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya menjadi sorotan serius di kalangan DPRD Surabaya. Kondisi ini dikhawatirkan akan menghambat pelayanan publik di beberapa wilayah, terutama di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Anggota Komisi A, Tubagus Lukman Amin, mengungkapkan adanya disparitas jumlah pegawai, baik ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun non-ASN di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Hal itu disampaikan ketua fraksi PKB DPRD Surabaya setalah melakukan kunjungan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya, serta memantau data tenaga kerja yang tersedia di berbagai instansi.

BACA JUGA:Optimalkan Penanganan Banjir, DPRD Surabaya Dorong Pemkot Gunakan Inovasi Alat Penyedot Sedimen

Meskipun beberapa OPD telah mendekati angka beban kerja ideal atau mendekati 100 persen, namun menurutnya, banyak kecamatan dan kelurahan yang masih kekurangan tenaga kerja secara signifikan. Hal ini berpotensi menghambat pelayanan publik dan memicu penurunan produktivitas kerja.

"Di kecamatan-kecamatan, rata-rata baru terisi sekitar 67-70 persen dari angka beban kerja yang ada. Ini tentu menjadi perhatian kita agar distribusi tenaga kerja bisa lebih merata,” kata Tubagus. 

Ia mencontohkan beberapa masalah di lapangan, seperti petugas taman baca yang harus menangani lebih dari satu lokasi sekaligus.

BACA JUGA:Anggota Komisi D DPRD Surabaya Soroti Pentingnya Penyesuaian Menu MBG

“Hal ini sangat tidak efektif dan membatasi kinerja mereka," ujarnya.

Lebih lanjut, Tubagus menegaskan pentingnya pemerataan distribusi tenaga kerja di seluruh OPD di Surabaya. 

Ia menginginkan agar tenaga kerja yang sudah ada dapat dialokasikan ulang agar lebih merata, tanpa menambah jumlah pegawai baru.

BACA JUGA:Program Makan Bergizi Gratis Perdana di Surabaya Sasar 5 Sekolah, Wakil Ketua DPRD Surabaya Apresiasi

"Yang penting adalah distribusi yang merata, bukan hanya menambah tenaga kerja. ASN yang sudah ada pun perlu dimaksimalkan peran dan kinerjanya," jelasnya.

Selain itu, ia juga mencatat kekurangan tenaga kerja di sektor lain, seperti di depo arsip Dukuh Kupang yang membutuhkan lebih banyak tenaga untuk mengelola arsip digital dan konvensional. 

Sumber: