PPSDS Desak Pemprov Jatim Darurat PMK

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Meratanya sebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi di Jawa Timur sudah pada kondisi darurat. Karena itu, Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSDS) Jawa Timur mendesak pemerintah menyatakan Jawa Timur sebagai provinsi darurat PMK. 

Ketua PPSDS Jawa Timur,  Muthowif Hadi mendesak sudah waktunya Pemerintah  Provinsi Jawa Timur sebagai daerah darurat PMK.

“Wabah PMK pada sapi sudah hampir semua kota/Kabupaten yang ada di Jawa Timur,” tegas Muntowif, Selasa 14 Januari 2024. 

BACA JUGA:Polsek Temayang Beri Sosialisasi Peternak Sapi Guna Cegah Penyakit PMK

BACA JUGA:Cegah Penyebaran PMK, Bhabinkamtibmas Polsek Padangan Beri Pendampingan Penyemprotan Disinfektan Pasar Hewan

Oleh sebab itu, Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar Jawa Timur mendesak  Dinas Peternakan (Disnak) Jawa Timur lebih serius  menangani hewan yang terdampak terinfeksi PMK. Upaya itu, untuk mengindari kerugian lebih besar para peternak tradisional yang ada di Jawa Timur.

“Disnak Jatim, harus berani mengambil langkah-langkah strategis dalam mengurangi sebaran PMK,” tegasnya.

Akademisi Unipra ini, berharap disnak masiv  memberikan vaksinasi pada setiap sapi yang ada Jawa Timur secara gratis.

“Tentunya dengan vaksin yang berkualitas bagus, bukan pokoknya vaksin diberikan ke sapi milik peternak tradisional,” desak Muntowif kembali.

BACA JUGA:Pasar Hewan Tulungagung Ditutup dan Disemprot, Antisipasi Sebaran PMK

BACA JUGA:Suspek PMK Meluas, Pemkab Madiun Belum Tutup Pasar Hewan

Disnak Jatim juga diingatkan, harus berani mengurangi pergerakan sapi baik antar kota/kabupaten. Bahkan antar provinsi, dengan memberlakukan SKK (Surat Keterangan sehat) pada setiap sapi yang keluar dari kandang. Jangan sampai para peternak rakyat tradisional tidak mau memelihara sapi lagi. 

Merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak menjadi perhatian serius Pemprov Jatim. Untuk itu Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono meminta kepada seluruh koperasi untuk bisa melakukan vaksinasi mandiri seperti yang dilakukan koperasi SAE Pujon.

"Kita benar-benar mengantisipasi PMK dengan dimulai dengan memperketat kebijakan jalur lalu lintas perdagangan sapi serta hewan ternak lainnya,  membersihkan kandang dan lingkungan dengan cairan disinfektan serta pemberian vaksinasi kepada ternak sehat sebagai langkah pencegahan," jelas Adhy saat meninjau tempat peternakan sapi di kandang komunal UPT pakan ternak milik Koperasi SAE Pujon, Kab. Malang, Sabtu 11 Januari 2025. 

Sumber: