Rapim Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron Tekankan Penggunaan Anggaran yang Berdampak Langsung ke Masyarakat
Menteri Nusron Wahid mendengarkan penjelasan dalam rapat bersama Eselon I dan II.--
JAKARTA, MEMORANDUM.CO.ID - Memasuki Tahun Anggaran 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menekankan kepada jajarannya agar penyusunan Anggaran Kementerian ATR/BPN lebih berfokus pada program-program teknis yang berdampak langsung kepada masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang berlangsung di Aula Prona, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2025.
“Saya maunya anggaran-anggaran untuk rapat, bimbingan teknis itu dikurangi. RDTR (Rencana Detail Tata Ruang, red)-nya ditambah, kasus pertanahannya selesai, pelayanannya ditingkatkan lagi,” tegas Menteri Nusron usai mendengarkan paparan mengenai capaian dan rencana program dari masing-masing pimpinan unit kerja, baik tingkat Eselon I maupun II.
Seperti diketahui, di awal kepemimpinannya, Menteri Nusron menaruh perhatian pada pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan di Kementerian ATR/BPN.
Sehingga, ia ingin anggaran program yang ada di masing-masing unit kerja pusat, bisa menunjang kedua program tersebut.
“Anggaran yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peningkatan sistem layanan dan sumber daya manusia kita” tegas Menteri ATR/Kepala BPN dalam rilis yang dikirim ke Humas Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Jumat, 10 Januari 2025.
Mengawali kegiatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN melaporkan capaian program tahun 2024, rencana penggunaan anggaran tahun 2025, dan target-target yang akan dicapai di tahun 2025. Setelah itu, Menteri ATR/Kepala BPN memberi pandangan, masukan dan mengevaluasi beberapa program yang telah dan akan dilaksanakan.
Hadir mendampingi Menteri Nusron, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana yang juga bertindak sebagai moderator; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Rapim ini juga diikuti secara daring oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran.(mik)
Sumber: