Guru Madrasah Swasta Bojonegoro Sampaikan Aspirasi ke Komisi C DPRD, Ingin Diangkat Jadi ASN/PPPK

BOJONEGORO, MEMORANDUM.CO.ID - Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) Madrasah Swasta di Kabupaten BOJONEGORO kembali mendatangi gedung DPRD Kabupaten BOJONEGORO. 

BACA JUGA:Dukung Sekolah Tatap Muka, Komisi C DPRD Bojonegoro Ingin Prokes Diperketat

Kali ini, guru madrasah swasta tersebut datang menghadiri rapat yang membahas terkait rekrutmen ASN, penambahan insentif dan program PIP. Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi C, Rabu 8 Januari 2025.

Rapat berlangsung sesuai dengan tuntutan guru madrasah swasta yang menuntut agar bisa mendaftar sebagai ASN/PPPK yakni dengan merekomendasikan atau mendukung revisi undang-undang, mendapatkan insentif yang anggarannya bersumber dari APBD serta adanya pemerataan terkait dengan program PIP dan juga terkait jatah makan bergizi gratis untuk madrasah swasta.

“Sampai saat ini, guru di bawah naungan depag belum pernah mendapatkan insentif itu,” ujar Kepala Kantor Kementerian Agama Bojonegoro Abdul Wahid.

Terkait dengan rekrutmen ASN/PPPK, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro Aan Syahbana mengatakan, selama aturan memperbolehkan dan mengatur guru madrasah swasta dapat mendaftar PPPK maka akan dilakukan.

“Kami menjalankan aturan yang ada, kalau ada aturan baru ya kita jalankan,” tuturnya.

Terkait usulan revisi undang-undang, Komisi C akan ke Jakarta menyampaikan aspirasi para guru. Dan untuk Bosda di tahun 2025, pemerintah kabupaten telah menganggarkan Rp 52 miliar, dan itu tidak hanya diperuntukkan sekolah negeri saja namun juga swasta.

“Skema insentif guru tidak harus namanya insentif, namun kita ada Bosda. Tinggal bagaimana pelaksanaan Bosda di tahun 2025 ini seperti apa. Nanti skemanya lewat Bosda ini kita tingkatkan di tahun 2026,” ujar Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto.

Selain itu, terkait dengan makan bergizi gratis nantinya semua siswa di lembaga sekolah akan mendapatkannya tidak terkecuali madrasah swasta. Hanya saja saat ini masih tahap uji coba.

“Program makan bergizi gratis untuk semua anak didik, cuman saat ini baru tahap uji coba,” tandas Pj Sekda Joko Lukito.

Sementara itu, Ketua FGSNI Bojonegoro Moh Burhanudin menyampaikan bahwa pihaknya akan mengawal semua tuntutan yang disampaikan sampai terealisasi dan tuntas.

“Kita akan mengawal sampai tuntas,” pungkasnya. (top)

Sumber: