Perhutani KPH Blitar: KTH Penerima SK HKm Wajib Jaga Kelestarian Hutan
Administratur Perum Perhutani KPH Blitar Joko Siswantoro.-Muhammad Yunus-
BLITAR, MEMORANDUM.CO.ID - Perum Perhutani KPH Blitar menegaskan penerima izin dalam Surat Keputusan Hutan Kemasyarakatan (SK HKm) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), adalah masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH).
BACA JUGA:Tekad Kuat Administratur Perhutani KPH Blitar Lanjutkan Capaian Gemilang
Hal ini dijelaskan Administratur Perum Perhutani KPH Blitar Joko Siswantoro. Dirinya menegaskan dalam pengelolaannya, KTH juga punya kewajiban dalam menjaga kelestarian hutan.
"Prinsipnya, Perhutani dan masyarakat sama-sama menjaga kelestarian hutan. Masyarakat sekitar hutan, dalam hal ini KTH, mendapat manfaat ekonomi dari hutan, tapi juga harus berkomitmen menjaga ekologi. Jadi izin diberikan bukan kepada investor, melainkan kepada KTH," kata Joko kepada wartawan, Jumat 13 Desember 2024.
BACA JUGA:Capaian Kinerja Perum Perhutani KPH Blitar Tahun 2023, PNBP Rp 3 M dan Penerimaan dari Wisata Rp 7 M
Joko menerangkan, sampai hari ini sudah ada 12 SK HKm yang diterbitkan kepada KTH di Kabupaten Blitar, dengan luasan wilayah mencapai sekitar 4.600 hektare
"Tapi tetap yang diutamakan adalah kelestarian hutan. Kendati izin telah diturunkan, jika ada aset Perhutani (pohon tegakkan) di wilayah tersebut tetap harus dipertahankan," paparnya.
Senada, Wakil Administratur/KSKPH Blitar Hermawan menambahkan, bahwa terdapat beberapa tahapan yang harus dijalankan pasca penerbitan SK HKm.
BACA JUGA:Akhiri Penggarapan Hutan Liar di Blitar, Perhutani Teken Perjanjian Kerja Sama dengan LMDH
"Yang pertama adalah penandaan batas. Jadi para penerima izin mengajukan penandaan batas ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Yogyakarta, didampingi Perhutani sebagai saksi. Ini juga yang harus kita dorong, agar para penerima izin segera melakukan penandaan batas. Tujuannya agar tidak ada kerancuan mana hutan yang dikelola Perhutani dan mana yang dikelola masyarakat," terangnya.
Pada prinsipnya, konsep-konsep perhutanan sosial seperti ini bertujuan agar masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomi dari keberadaan hutan. Sekaligus, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian alam.
"Tujuannya agar masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap hutan, karena sekarang sudah punya izin sendiri. Tetapi, sekaligus punya kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan," pungkas Hermawan.
BACA JUGA:Koordinasi dengan Perhutani, Polres Blitar Bangun Pos Polairud di Blitar Selatan
Sejatinya, kelestarian ekosistem hutan adalah tanggung jawab seluruh pihak. Hutan yang juga disebut sebagai paru-paru dunia, tentunya harus dijaga kelestariannya. Begitu pula halnya dengan hutan yang ada di Kabupaten Blitar
Sumber: