Komunikasi dengan Pemerintah Pusat Finalisasi APBD 2025

Komunikasi dengan Pemerintah Pusat Finalisasi APBD 2025

Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra Hidayat Maseaji.-Rahmad Hidayat-

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra, Hidayat Maseaji menyampaikan, segera mensinergikan dengan pemerintah pusat. Setelah penetapan pimpinan DPRD Jatim. Termasuk pematangan untuk finalisasi APBD 2025

BACA JUGA:Blegur Siap Prioritas Finalisasai APBD 2025

“Ini kan keberlanjutan, artinya yang dibuat dewan lama yang dilanjutkan. Sepanjang tidak ada yang darurat, ya harus diikuti,” kata Hidayat.

Politisi asal Mojokerto ini menyebutkan pembahasan KUAPPAS juga sudah melalui fraksi yang sudah ada. 

BACA JUGA:Debat Perdana Pilkada Lamongan, Kaji Ghofur: Menjadikan Lamongan Lebih BAGUS

“Sepanjang tidak ada yang sangat darurat yang tetap dilanjutkan,” tutur Hidayat. 

Karena itu, lanjut Cak Dayat sapaan akrab Hidayat Maseaji, terpenting juga adalah berkomunikasi dengan pemeritah pusat. “Dan itu sudah melalui pertimbangan banyak hal,” tegas Hidayat. 

BACA JUGA:Pimpinan DPRD Jatim, Musyafak: Siap Mengawal Kepentingan Rakyat

Sebelumnya DPRD Jatim selesai membentuk pimpinan melalui sidang paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan DPRD Jawa Timur periode 2024-2029, Kamis 24 Oktober 2024.  

Selain pembentukan pimpinan DPRD definitif, wakil rakyat Jatim juga membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan 9 fraksi. Serta pembentukan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf menegaskan, 120 anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 siap mengawal kepentingan rakyat. Karena itu, politisi yang juga ketua PKB Kota Surabaya ini, mendorong seluruh anggota dewan yang mengawal alat kelengkapan dewan (AKD), mampu berperan aktif. 

BACA JUGA:DPRD Jatim Tandatangani Pakta Integritas Anti Korupsi di Hadapan KPK

“Jadi DPRD ini sifatnya kolektif kolegial. Kita diatur dengan tata tertib terkait tahapan,” terang Musyafak.

Setelah alat kelengkapan dibentuk, akan disampaikan di setujui di paripurna.”Dan kembali dijadwalkan badan musyawara di APBD 2025, yang tinggal 3 bulan,” urai dia.

Sumber: