Sosok yang Pas Pimpin Kementerian Penerimaan Negara

JAKARTA, MEMORANDUM.CO.ID – Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk organisasi baru yang khusus mengelola penerimaan negara sebagai bagian dari strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara. 

Menurut pengamat kebijakan publik Dr Drs Trubus Rahardiansah MS SH MH, organisasi ini memerlukan sosok pemimpin yang memahami makro dan mikro ekonomi secara mendalam, bukan sekadar ahli mencari keuntungan.

BACA JUGA:Pengamanan Ketat Gedung KPU RI Jelang Penetapan Prabowo Presiden Terpilih Periode 2024-2029

"Saya setuju jika dipimpin teknokrat atau akademisi yang paham tentang fiskal, bukan hanya orang pintar mencari uang," ujar Trubus dalam wawancara dengan wartawan. Ia menegaskan pentingnya pemimpin yang memahami sumber pajak dan kebijakan fiskal yang tepat.

Trubus juga mengingatkan agar kepentingan politik tidak mendominasi pengisian pos-pos penting di kementerian/lembaga baru ini. Ia menekankan pentingnya regulasi yang ketat agar tidak ada tumpang tindih tugas dan fungsi, serta penerapan sistem digital dalam pelaksanaannya.

BACA JUGA:Prabowo-Gibran Menang, Pilar 08 Minta Jaga Persatuan Bangsa

Sejauh ini, beberapa nama calon pemimpin yang muncul termasuk ekonom dan mantan Kepala Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu; Guru Besar Politik Hukum Pajak Unissula, Edi Slamet Irianto; serta anggota DPR, Mukhamad Misbakhun.

Hashim Djojohadikusumo, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo, menyatakan bahwa Kementerian Penerimaan Negara (KPN) akan menjadi lembaga yang menggantikan Badan Penerimaan Negara, dengan target meningkatkan rasio penerimaan negara hingga 23 persen dari PDB. Target ini, menurutnya, realistis dan didukung oleh Bank Dunia tanpa perlu menaikkan tarif pajak.

BACA JUGA:Pidato Kemenangan Prabowo Usai Penetapan Hasil Pilpres 2024

Strategi utama KPN adalah penegakan hukum yang lebih ketat untuk menghindari kebocoran penerimaan pajak, serta memanfaatkan teknologi AI dan IT untuk mencapai target. "Kami akan menunjukkan bahwa kebocoran bisa ditutup tanpa menaikkan tarif pajak," kata Hashim. (*/iku)

Sumber: