7 Hari Tak Ada Perbaikan, PAPBD Jatim 2024 Bisa Dilaksanakan

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - DPRD Jawa Timur menggelar rapat pembahasan tindaklanjut hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat dipimpin Anik Maslacah pimpinan sementara DPRD Jawa Timur di ruangan Badan Musyawara (Banmus), Kamis 26 September 2024.

Anik Maslacahah menyampaikan, karena Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Jawa Timur belum terbentuk. Maka DPRD menjalankan fungsi kontrol dengan menggelar rapat pembahasan tindaklanjut hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. 

BACA JUGA:Terlambat Bentuk Alat Kelengkapan DPRD Jatim, Pengamat Politik UTM : Belum Sebulan Sudah Lupa Janji

Disampaikan Anik Maslacahah yang juga sekretaris DPW PKB Jawa Timur menyebutkan, berdasarkan PP 12 tahun 2018 dan aturan tata tertib, harusnya evaluasi terhadap pembahasan tindaklanjut hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan badan anggaran. “Karena AKD belum terbentuk. Maka DPRD sebagai fungsi buggeting dan kontroling, harus tau mana yang menjadi catatan dari Perubahan APBD 2024,” sebut Anik Maslacahah.

Lanjut Anik, karena AKD belum terbentuk, maka masing masing partai politik menjadi utusan dalam rapat. Anik menyebutkan biasanya ada tanda tangan penyerahan dari Badan Anggaran DPRD Jatim. Namun karena belum ada AKD, maka utusan partai politik mendengarkan saja. “Hal ini sifatnya hanya menginformasikan, dan anggota dewan sebagai perwakilan partai politik melakukan fungsi kontrol,” sebut Anik.

BACA JUGA:Belum Ada Alat Kelengkapan, Dr Mubarok: DPRD Jatim Rugikan Rakyat

Dari evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, jika sampai 7 hari tidak ada perbaikan, maka Rancangan  APBD 2024 bisa dilaksanakan.(day)

Sumber: