Pemkot Surabaya Gandeng BNNK Sosialisasikan Perda P4GNPN
Pemkot Surabaya sosialisasi produk hukum di Convention Hall Siola.-Arif Alfiansyah-
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Pemkot Surabaya menggelar sosialisasi produk hukum Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 8 tahun 2024 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN), di Convention Hall Siola, Rabu 25 September 2024.
Dalam sosialisasi perda tersebut, pemkot melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya turut menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya.
BACA JUGA:Gandeng BNNK Surabaya, Pelindo Wujudkan Lingkungan Kerja Bebas Narkoba
Kepala Bakesbangpol Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, sosialisasi ini adalah bagian dari rangkaian penyusunan produk hukum perda tentang fasilitasi pencegahan peredaran gelap narkotika di Kota Surabaya. Maria menyebutkan, perda Nomor 8 Tahun 2024 juga sudah ditetapkan oleh Wali Kota Surabaya pada 5 September 2024.
“Terbitnya Perda Nomor 8 Tahun 2024 dengan harapan masyarakat bisa menyebarluaskan juga ke lingkungannya masing-masing,” kata Maria.
BACA JUGA:Razia RHU, BNNK Surabaya Amankan Pengunjung Meduza Positif Amphetamine
Maria menjelaskan, dalam melakukan sosialisasi perda ini pemkot turut menggandeng BNNK Surabaya. Bukan itu saja, ia juga menyebutkan, pemkot turut menggandeng para pemangku wilayah, mulai dari jajaran Koramil, Polsek, hingga serta unsur kecamatan dan kelurahan di Kota Surabaya.
Menurutnya, para pemangku wilayah akan lebih mudah melakukan sosialisasi perda tersebut, karena memiliki akses yang lebih dekat dengan masyarakat. “Harapannya bisa membantu Pemkot Surabaya untuk terus menyampaikan aturan-aturan tentang pencegahan peredaran narkotika di Surabaya,” jelasnya.
Kepala Bakesbangpol Surabaya yang akrab disapa Yayuk itu memaparkan, pemkot sebenarnya sudah melakukan sosialisasi pencegahan peredaran penyalahgunaan narkotika ini sejak tahun 2019. Saat itu undang-undang yang digunakan sebagai acuan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
BACA JUGA:Berantas Narkoba, Camat Magersari Gandeng BNNK Sosialisasi Bahaya Narkoba
“Sosialisasi yang dilakukan pemkot sudah dilakukan sejak diterbitkannya permendagri itu, meskipun pada saat itu perda masih dalam proses penyusunan. Tapi, dilaksanakannya itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), misal Dinas Pendidikan sosialisasinya kepada para siswa, kemudian Bapemkesra itu juga memiliki fungsi melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, sedangkan kami (Bakesbangpol) melakukan sosialisasi kepada ASN,” papar Yayuk.
BACA JUGA:BNNK Surabaya Dukung Penuh Kampung Tangguh Bersih Narkoba
Yayuk menerangkan, dalam sosialisasi P4GNPN kali ini ada beberapa poin yang disampaikan kepada peserta yang hadir. Diantaranya, yakni tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan P4GNPN, pencegahan, antisipasi dini, penanganan, rehabilitasi, Tim Terpadu P4GNPN daerah, kerjasama, partisipasi masyarakat, pembinaan hingga pengawasan.
Sumber:
- Share:
