Berikan Predikat WTAB 46 Satker Daerah, AHY Minta Hadirkan Layanan Publik Akuntabel, Transparan, Profesional

JAKARTA, MEMORANDUM.CO.ID - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menganugerahkan predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) kepada 46 satuan kerja (satker) daerah. 

BACA JUGA:Menteri AHY: Pendaftaran Bidang Tanah untuk Pemanfaatan Tanah Masyarakat yang Lebih Optimal

Kegiatan pemberian penghargaan  yang diadakan di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, pada Selasa, 20 Agustus 2024 itu diharapkan dapat memberikan pelayanan yang akuntabel, transparan, dan profesional.

BACA JUGA:AHY Dorong Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas)

Pemberian predikat WTAB ini bertujuan untuk mendukung upaya pembangunan Zona Integritas Sistematis Lengkap Berkelanjutan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

BACA JUGA:Menteri AHY Tekankan Pentingnya Tanah dalam Hal Pembangunan

“WTAB adalah langkah awal menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang pada akhirnya memungkinkan ATR/BPN memberikan pelayanan publik yang lebih akuntabel, transparan, profesional, dan responsif,” ujar Menteri AHY seperti dalam rilis yang dikirim ke Humas Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Surabaya I, Rabu 28 Agustus 2024.

BACA JUGA:Buka Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024, Menteri AHY Berharap Keluarga Besar ATR/BPN Semakin Solid

AHY juga menekankan bahwa predikat Zona Integritas (ZI) yang diberikan kepada instansi pemerintah bukan sekadar formalitas.

BACA JUGA:Ingin Wujudkan Kepemimpinan Menuju Indonesia Emas 2045, AHY: Diperlukan SDM Berkualitas di Berbagai Sektor

“Predikat ini tidak boleh hanya menjadi jargon. Kita membutuhkan landasan yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian kita, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” tambahnya.

BACA JUGA:Pentingnya Tanah dalam Urusan Pembangunan, Menteri AHY: Harus Diyakinkan Tidak Ada Masalah

Untuk diketahui, predikat WTAB kali ini diberikan kepada dua Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, yaitu Aceh dan Kalimantan Timur, serta 44 kantor pertanahan (kantah) kabupaten/kota. Predikat ini diberikan sebagai hasil evaluasi internal sekaligus sebagai prasyarat untuk mengusulkan satuan kerja agar meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

BACA JUGA:Ini Harapan Menteri ATR AHY Usai Ujian Doktoral di Unair Surabaya

Sumber: