7 Raperda Perubahan APBD 2024 Jadi Peraturan Daerah
Sidang paripurna DPRD Kabupaten Lumajang.-Biro Lumajang-
LUMAJANG, MEMORANDUM - Rancangan peraturan daerah (Raperda) perubahan APBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2024 secara resmi disetujui menjadi peraturan daerah (perda), dalam rapat paripurna yang diselenggarakan di gedung DPRD, Senin 5 Agustus 2024.
BACA JUGA:7 Kapolsek di Surabaya Dimutasi, Siapa Saja?
Penjabat (Pj) Bupati Lumajang Indah Wahyuni mengatakan, bahwa sebelum ditetapkan menjadi perda, raperda perubahan APBD yang disetujui akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jatim untuk dievaluasi.
"Setelah persetujuan, secepatnya dokumen Perubahan APBD tahun 2024 dan tujuh Raperda dan satu Raperda Inisiatif DPRD agar segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jatim untuk dievaluasi," ujar Yuyun, sapaan Pj Bupati Lumajang ini.
BACA JUGA:AKBP Aris Purwanto Jabat Kasatreskrim Polrestabes Surabaya
Yuyun juga mengungkapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD, Badan Anggaran DPRD, dan TAPD yang telah melaksanakan proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2024 melalui rapat kerja Badan Anggaran.
"Dengan telah disetujuinya Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2024, saya sampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD, Badan Anggaran dan TAPD yang telah melaksanakan proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2024 melalui rapat kerja badan anggaran. Alhamdulillah pembahan berjalan lancar sesuai harapan kita bersama," jelasnya.
BACA JUGA:Wali Murid Keluhkan Edaran Proposal HUT RI yang Diterbitkan Camat Wiringanom
Ia berharap, sebelum 21 Agustus 2024 Perda Perubahan APBD tahun anggaran 2024 sudah ditetapkan dan diundangkan, sehingga program kegiatan yang dianggarkan melalui P-APBD dapat segera dilaksanakan.
BACA JUGA:Resmi Ajukan Kasasi, Aspidum Kejati Jatim: Fokus Bukti yang Tidak Dipertimbangkan Majelis Hakim
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Eko Adis Prayoga menegaskan, bahwa semua fraksi-fraksi DPRD telah menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah.
BACA JUGA:Kejari Surabaya Daftarkan Kasasi, Berharap MA Bisa Putuskan Seadil-adilnya
"Semua fraksi sudah menyetujui terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah, kemudian semua fraksi juga telah menyetujui 8 Raperda Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah," pungkasnya. (*)
Sumber: