Eksekutif Tanggapi Pertanggungjawaban APBD Lamongan 2023

LAMONGAN, MEMORANDUM - Pembahasan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lamongan, Senin 3 Juni 2024.

BACA JUGA:Kepemimpinan Messi di Copa America Diuji Saat Tak Muda Lagi 

Secara detail, Bupati Lamongan akrab disapa Bupati Yes menanggapi saran, imbauan, serta pertanyaan ketujuh fraksi DPRD Lamongan yang disampaikan pada pekan lalu. Bupati Yes menjelaskan capaian pajak daerah yang fluktuatif, terakumulasi sebesar 98,17 persen.

BACA JUGA:Misi Berat Messi Mempertahankan Gelar Juara di Copa America 2024 

Sementara beberapa jenis pajak daerah yang tidak tercapai antara lain BPHTB, karena menurunnya jumlah transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam skala besar; pajak bumi dan bangunan, tidak tercapai karena banyaknya masyarakat yang mengajukan dispensasi fiskal berupa pengurangan pajak; pajak hotel dan restoran, dikarenakan stagnannya tingkat occupancy hotel dan omzet restoran; hingga lainnya.

BACA JUGA:Ditinggal Messi, Inter Miami Bisa Apa? 

Tidak hanya itu, ditambahkan, Bupati Yes juga menanggapi bahwa menurunnya realisasi belanja yang terjadi dikarenakan penyesuaian pendapatan yang diterima.

BACA JUGA:Cetak 12 Gol, Messi Tinggalkan Inter Miami 

“Terkait harapan dari Fraksi Partai Golongan Karya agar meningkatkan realisasi belanja pada tahun yang akan datang, hal ini sudah menjadi komitmen bersama dalam pengelolaan belanja daerah bagi masyarakat sesuai dengan prinsip pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment,” tambah Bupati Yes, di ruang rapat paripurna DPRD Lamongan.

BACA JUGA:Kajati Jatim Resmikan Rumah Restoratif Justice di Universitas Trunojoyo Madura 

Lebih lanjut, Bupati Yes, menjelaskan pengeluaran pembiayaan Rp 97,273 miliar merupakan pembayaran utang yang jatuh tempo dari lembaga keuangan bank.

BACA JUGA:Bus Ziarah Wali Tabrak truk di Jalan Tol, 1 Tewas 

“Laporan arus kas, khususnya arus kas dari aktifitas investasi dalam 2 tahun terakhir mengalami minus. Hal ini memberikan indikasi "solvabilitas" Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam 2 tahun ini kurang baik. Dapat dijelaskan bahwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan fokus meningkatkan pembangunan infrastruktur, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi fiskal yang terbatas sehingga Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan skema pendanaan melalui utang dari lembaga perbankan," tutupnya. (*)

Sumber: