Pemkab Tulungagung Hibahkan Hampir Rp 70 Milliar Untuk Pilkada 2024

Pemkab Tulungagung Hibahkan Hampir Rp 70 Milliar Untuk Pilkada 2024

Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno.--

TULUNGAGUNG, MEMORANDUM - Pemkab Tulungagung mengalokasikan anggaran hibah tahun 2024 untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 dengan total hampir Rp 70 miliar.

Anggaran itu dihibahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung dan Bawaslu Kabupaten Tulungagung. 

BACA JUGA:Lantik 57 Panwascam, Bawaslu Tulungagung Ingatkan Pentingnya Pencegahan Pelanggaran Pilkada

Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno menyebut, KPU mendapatkan hibah sebesar Rp 52 miliar. Sedangkan Bawaslu mendapatkan hibah lebih dari Rp 17 miliar. 

Heru merinci, KPU sudah menyelesaikan proses administrasi untuk pencairannya. Namun untuk Bawaslu, sampai saat ini masih belum melakukan hal itu. 

Pihaknya berharap, Bawaslu Tulungagung segera memproses kelengkapan administrasi guna pencairan. Sebab anggaran sudah disiapkan dan bisa segera diserap. 

"Sudah siap semua. Ini kita harap segera diserap karena anggarannya sudah disiapkan," ucapnya. 

BACA JUGA:KPU Tulungagung Laksanakan Tahapan Pilkada 2024, Butuh Ribuan Orang Penyelenggara

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu Tulungagung, Pungky Dwi Puspito mengatakan, proses administrasi untuk pencairan akan dilakukan minggu depan. 

Pihaknya merinci, proses kelengkapan administrasi untuk pencarian sempat terhambat karena ada pergantian bendahara di Bawaslu. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga ada revisi dan pergeseran anggaran karena adanya potensi penambahan Tempat Pemungutan Suara ( TPS) pada Pilkada 2024 yang berimbas pada jumlah badan adhoc yang harus disiapkan oleh Bawaslu. 

Selain itu, pihaknya juga sempat melakukan penelitian ulang penataan anggaran sesuai dengan arahan dari Inspektorat Kabupaten Tulungagung. Kendati demikian, pihaknya memastikan anggaran yang disiapkan Pemkab Tulungagung dinilai sudah cukup. 

"Kalau cukup atau tidaknya, tergantung pandai - pandainya kita menata anggaran. Paling banyak lebih dari 50 persen anggaran kita itu untuk biaya operasional badan adhoc," pungkasnya.(fir/fai)

Sumber: