PDI-P dan Golkar Kritisi Kebijakan Pembangunan Jatim Belum Berjalan Baik

SURABAYA, MEMORANDUM - Sepanjang empat tahun kepemimpinan Gubernur Jatim, indeks gini relatif tidak bergerak dan belum mengalami perbaikan. Fraksi PDI-P mengkritisi agar Pemprov Jatim mengawal target 11 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sedangkan Fraksi Golkar mendorong Pemprov Jatim mereview kemanfaatan Peraturan Daeeah (Perda) tentang Resi Gudang yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur.

BACA JUGA:Beli Ganja 18 Gram, Karyawan Bank Asal Driyorejo Diadili

Upaya itu, untuk menjaga stabilitas kebutuhan dasar masyarakat, dengan mempertimbangkan terbentuknya BUMD Pangan. Sebagai badan usaha yang fokus mengelola manajemen ketahanan pangan. Hal ini disampaikan dalam Pandangan Umum (PU) fraksi terhadap LKPj Gubernur Jawa Timur TA 2023.

Juru Bicara Fraksi PDI-P Rachmawati Peni Sutantri mengatakan dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023 terdapat 2 yang tidak mencapai target. Yakni  Indeks Gini dan Indeks Theil. 

BACA JUGA:Marak Perampasan HP di Kebonsari, Warga akan Pancing Pelaku

"Dokumen RKPD tahun 2023 maupun dokumen LKPJ Gubernur tahun 2023 serta Dokumen Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap LKPJ Gubernur Jawa Timur TA 2023 tidak memberikan penjelasan yang komprehensif tentang strategi eksekutif untuk memperbaiki keadaan ini," terang Rachmawati Peni Sutantri.

Lanjut politisi perempuan asal Jombang ini, bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim melihat bahwa tidak adanya perbaikan (penurunan) Indeks Gini menun jukkan bahwa ada kebijakan-kebijakan yang berpotensi tidak berjalan dengan baik.

BACA JUGA:Jambret Kalung Emak-emak Kebonsari Gentayangan

“Sehingga upaya mewujudkan visi pembangunan Provinsi Jawa Timur yang adil menjadi tidak efektif," jelasnya.

Peni menambahkan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan menyayangkan bahwa Indeks Theil bersama Rasio Indeks Gini adalah dua IKU yang tidak tercapai pada kinerja tahun 2023. Indeks Theil yang mengukur kesenjangan pendapatan antar wilayah.

"Oleh karenanya, perlu dipahami bersama bahwa perkem bangan Indeks Theil meskipun masih masuk ke dalam kate gori rendah (kurang dari 0,4), namun sesungguhnya perkembangan yang ada itu tidak cukup mengindikasikan adanya penguatan konektivitas antarwilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur sebagaimana ditetapkan," jelasnya.

BACA JUGA:Berangkat Kerja, Tas Karyawan Katering Dijambret

Sementara itu juru bicara Fraksi Golkar, Pranaya Yudha Mahardika berharap pemerintah provinsi merespons dengan tindaklanjut rekomendasi Pansus pada LKPJ tahun 2023 berkaca pada tindaklanjut pada LKPJ tahun 2022 sebagaimana yang diungkap Pansus. Kedua, setiap tahun kekuatan APBD Provinsi Jawa Timur meningkat dan dalam jumlah besar; setelah direalisasi untuk belanja wajib/mandatory, hendaknya digunakan lebih prioritas dan efektip untuk membantu kesulitan rakyat terutama ketika terjadi anomali harga kebutuhan pokok.

"Termasuk penggunaan sisa belanja tak terduga agar lebih bernilai guna, bila perlu dengan cara Perubahan APBD mendahului," terangnya.

BACA JUGA:Pemotor Tewas Jadi Korban Tabrak Lari di Jalan Diponegoro

Yudha menambahkan untuk menjaga stabilitas kebutuhan dasar masyarakat, maka perlu dipertimbangkan terbentuknya BUMD Pangan sebagai Badan Usaha yang fokus mengelola manajemen ketahanan pangan. Untuk itu perlu direview kemanfaatan Perda Resi Gudang yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur.

"Setiap tahun APBD Provinsi Jawa Timur didukung dengan besarnya kapasitas PAD dengan unsur komponennya. Fraksi Partai Golkar masih mengharapkan optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah yang selama ini masih belum dimanfaatkan secara efektif, demi menujang peningkatan PAD," jelasnya.

BACA JUGA:Jebol Plafon, Toko Kue Dukuh Kupang Dibobol

Setiap tahun terjadi silpa yang cukup besar yang akan digunakan untuk menutup defisit APBD tahun berjalan. Lanjut Yudha, Fraksi Partai Golkar mengharap perhatian penggunaan dana cadangan untuk Pilkada di tahun 2024, agar digunakan sesuai proporsinya dan dipertanggungjawabkan. Setiap tahun anggaran Belanja Hibah selalu dalam kapasitas cukup besar walaupun untuk kepentingan yang dapat dibenarkan, tentu harus digunakan benar-benar fokus untuk program yang tepat sasaran diluar program Dinas/SKPD.

"Capaian indeks kemiskinan, indeks theil dan gini ratio merupakan penilaian yang dekat dengan kemiskinan dan kesenjangan, karena itu perlunya disiapkan program Urusan terkait Pelayanan Dasar serta Kebijakan solusi sehingga angka keminkinan dapat terkendali signifikan," katanya.

BACA JUGA:Pedagang Sayur Keputran Tak Bisa Berjualan, Komisi B segera Panggil Pemkot 

Secara keseluruhan 9 fraksi DPRD Jatim menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran (TA) 2023 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Rabu 15 Mei 2024. Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen persetujuan bersama Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran (TA) 2023 dari Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dan Pimpinan Rapat dalam hal ini Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad. Selanjutnya dilakukan penyerahan rekomendasi DPRD oleh Pimpinan DPRD Jatim kepada Pj Gubernur Adhy Karyono.

BACA JUGA:Puluhan Jurnalis Tolak RUU Penyiaran, Sebut DPR RI Mafia Undang-Undang

Sementara itu, Pj Gubernur Adhy Karyono mengatakan diterimanya seluruh rekomendasi oleh DPRD dikarenakan banyak target target kinerja bisa tercapai dengan optimal di tahun 2023.

"Allhamdulillah seluruh fraksi menyatakan setuju dan menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Keuangan Pemprov Jatim TA 2023. Target target kinerja telah banyak tercapai," ungkapnya.

BACA JUGA:Tipu Investor Rp 5,950 Miliar, Warga Ketintang Wiyata Diadili

Adhy menyebut siap menindaklanjuti rekomendasi DPRD Jatim terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2023. "Seluruh catatan dan rekomendasi ini akan kami tindak lanjuti dan kami jadikan acuan dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di tahun mendatang," ujarnya. (*)

Sumber: