pupuk
iklan ulta memorandum

AKD Pasuruan Setuju Gaji Manajer KDMP Diambil dari Dana Desa

AKD Pasuruan Setuju Gaji Manajer KDMP Diambil dari Dana Desa

Fisik bangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Pasuruan.--

PASURUAN, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Pasuruan mendukung wacana pemerintah pusat mengalokasikan dana desa (DD) untuk menggaji manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) selama dua tahun pertama.

Ketua AKD Kabupaten Pasuruan, Muhammad Alim, mengatakan para kepala desa tidak keberatan dengan skema alokasi tersebut karena dinilai sebagai investasi untuk mendorong kemandirian perekonomian desa.

“Pada dasarnya teman-teman kepala desa tidak keberatan terkait skema alokasi tersebut karena ujung-ujungnya nanti untuk kebaikan dan kemajuan desa. Apabila gerai KDMP yang menampung 7 kegiatan ekonomi berjalan maksimal, perputaran ekonomi desa akan bagus dan masyarakat menjadi makmur sejahtera,” ujar Alim, Kamis 17 September 2026.

BACA JUGA:Podcast DPRD Pasuruan Bahas Positioning BUMDes dan KDMP, Dorong Kolaborasi


Mini kidi--

Menurutnya, alokasi anggaran tersebut dapat mempercepat operasional unit usaha desa secara lebih profesional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alim mengonfirmasi seluruh jajaran kepala desa di bawah naungan AKD Kabupaten Pasuruan memiliki komitmen terhadap program nasional tersebut.

Peran manajer KDMP dinilai penting dalam mengembangkan potensi bisnis serta memperluas jaringan usaha di tingkat desa.

Saat ini, pembangunan fisik gerai Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Pasuruan sebagian besar telah rampung.

BACA JUGA:Pikap KDMP Tabrak Pemotor dan Jebol Tembok Toko di Pasuruan, Diduga Sopir Mengantuk


Gempur Rokok Illegal--

Kendati demikian, kegiatan ekonomi di dalamnya masih dalam tahap persiapan dan belum beroperasi sepenuhnya.

Alim juga memastikan manajemen koperasi akan diisi tenaga profesional tanpa membebani kas internal koperasi yang baru berdiri.

Hal tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi lokal melalui sinergi antara pemerintah pusat hingga desa. (kd/mh)

Sumber: