Kapolri Perluas Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres

JAKARTA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) telah dibentuk di 11 kepolisian daerah (Polda) dan 22 kepolisian resor (Polres), Rabu, 1 Juli 2026.

Kapolri menjelaskan sebagian besar personel pada Direktorat PPA-PPO merupakan polisi wanita untuk menghadirkan penanganan perkara yang lebih responsif dan berperspektif korban.

"Komitmen tersebut diperkuat melalui pengembangan Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO pada 11 Polda serta 22 Polres yang sebagian besar diawaki oleh polisi wanita sehingga penanganan perkara dapat dilaksanakan secara lebih responsif, memunculkan rasa aman dan nyaman bagi korban, khususnya wanita dan anak," kata Listyo Sigit Prabowo.

BACA JUGA:Komitmen Berantas Kekerasan Perempuan dan Anak, Ditres PPA-PPO Polda Jatim Diganjar Penghargaan Menteri PPPA

Mini Kidi Wipes.--

Menurut Kapolri, penguatan fungsi PPA-PPO merupakan bagian dari reformasi pelayanan kepolisian kepada kelompok rentan sekaligus memastikan proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban.

Komitmen tersebut, lanjut Kapolri, tercermin dalam penanganan sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik, antara lain kasus dugaan kekerasan terhadap 110 anak di sebuah tempat penitipan anak (daycare) dengan 13 tersangka, dugaan penyekapan terhadap seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat, serta pengungkapan kasus penipuan daring bermodus love scamming atau pig butchering yang menjerat 39 tersangka, termasuk 11 warga negara asing.

Modus pig butchering merupakan penipuan berkedok hubungan asmara dan investasi, di mana pelaku membangun hubungan emosional untuk memperoleh kepercayaan korban sebelum membujuk korban berinvestasi pada investasi bodong hingga mengalami kerugian.

Gempur Rokok Illegal--

Selain memperkuat perlindungan perempuan dan anak, Polri juga membuka ruang pengabdian yang lebih inklusif melalui rekrutmen 21 penyandang disabilitas sebagai anggota Polri.

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Polri merekrut 160 atlet berprestasi melalui jalur pencarian bakat (talent scouting) sebagai bagian dari sistem rekrutmen yang mengedepankan meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Kapolri menegaskan penguatan fungsi PPA-PPO dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan tindak pidana yang menjadi perhatian pemerintah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, melalui penegakan hukum yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Sumber: antara