Sikapi Kebijakan PJJ, Reni Astuti Minta Siswa Jadi Prioritas Utama

Reni Astuti memberikan pandangan terkait kebijakan pendidikan nasional.--

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti menyikapi kebijakan pembelajaran jarak jauh dengan menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah agar tidak tergesa-gesa dan tetap memprioritaskan kepentingan siswa, Kamis 26 Maret 2026,

Reni Astuti mengatakan setiap regulasi pendidikan harus diputuskan dengan kajian komprehensif dan berbasis data.

Mini Kidi Wipes.--

Pernyataan ini muncul menyusul diskursus kebijakan sekolah daring yang sempat digulirkan pemerintah.

"Dalam membuat kebijakan, dalam hal ini sektor pendidikan, kita tidak boleh mengambil keputusan secara terburu-buru. Semua kebijakan harus melalui kajian yang mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi siswa," ujarnya.

Reni Astuti menyatakan dukungan terhadap langkah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof Abdul Mu’ti yang membatalkan wacana pembelajaran jarak jauh.

BACA JUGA:Duka Mendalam di Yos Sudarso, Reni Astuti Kenang Cak Awi sebagai Sosok Sederhana yang Pro Wong Cilik

Menurutnya, interaksi langsung di ruang kelas masih menjadi instrumen paling efektif dalam mentransfer nilai dan pengetahuan.

" Sekolah tatap muka tetap menjadi pilihan terbaik saat ini, karena memberikan pengalaman belajar yang lebih utuh, baik dari sisi akademik maupun pembentukan karakter," jelasnya.

Meski mendukung sekolah tatap muka, ia menilai inovasi tetap diperlukan namun harus dilakukan secara terukur.

BACA JUGA:Estafet Prestasi Berlanjut, Anggota DPR RI Reni Astuti Optimis KONI Jatim 2025-2029 Bawa Olahraga Gemilang

Reni Astuti juga mendorong pemerintah melibatkan guru, orang tua, dan pakar pendidikan dalam perumusan kebijakan.

"Tujuan utama pendidikan adalah mencetak generasi yang unggul. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus benar-benar matang dan berorientasi pada masa depan anak-anak kita," tandasnya.

Gempur Rokok Ilegal -----

Selain itu, ia menyoroti isu penghematan energi agar kebijakan work from home diterapkan pada sektor yang relevan tanpa mengganggu layanan publik termasuk pendidikan.

Pemerintah diminta memetakan sektor yang dapat diterapkan secara daring tanpa mengorbankan efektivitas layanan pendidikan. (bin)

Sumber: