Aksi Demo Rakyat Tuntut Keadilan Sosial, Problem Klasik Setiap Era Pemerintahan Republik Indonesia

Oleh : Abdul Rasyid, Sekjen LPKAN Indonesia, Aktivis, dan Pemerhati Kebijakan Publik

Sejarah perjalanan Republik Indonesia merupakan cerminan dari dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang terus berkembang sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Indonesia didirikan atas dasar Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan persatuan bangsa. Namun dalam praktiknya, setiap era pemerintahan menghadapi problematika mendasar berupa konspirasi oligarki, korupsi, kapitalisme, serta lemahnya penegakan hukum yang berdampak pada ketidakadilan sosial.

Mini Kidi--

Fenomena demonstrasi yang mewarnai setiap era pemerintahan menunjukkan adanya ketegangan antara aspirasi rakyat dan kebijakan negara. Tindakan represif aparat, praktik anarkis, hingga penjarahan menjadi bagian dari dinamika politik Indonesia. Makalah ini bertujuan untuk merefleksikan perjalanan sejarah Indonesia dari era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga kontemporer dengan menitikberatkan pada relasi antara oligarki kekuasaan, demokrasi, hukum, dan keadilan sosial.

 

1. Era Orde Lama (1945-1966)

Era Orde Lama merupakan fase awal konsolidasi bangsa setelah kemerdekaan. Sistem pemerintahan masih mencari bentuk ideal antara demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, serta gagasan ekonomi nasional yang bebas dari dominasi asing. Namun, kondisi politik saat itu diwarnai instabilitas: pergantian kabinet, konflik ideologi (nasionalisme, agama, komunisme), hingga krisis ekonomi.

Demonstrasi mahasiswa, aksi buruh, dan pergolakan daerah menjadi ekspresi kekecewaan terhadap pemerintah. Aparat sering menggunakan cara-cara represif untuk meredam. Demokrasi saat itu cenderung diarahkan untuk memperkuat kekuasaan presiden, sementara kepentingan rakyat sering terabaikan.

 

2. Era Orde Baru (1966-1998)

Lahir dari situasi krisis pasca peristiwa 30 September 1965, Orde Baru tampil dengan janji stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Namun, orientasi kekuasaan yang sentralistik dan otoriter melahirkan praktik oligarki antara militer, birokrasi, dan pengusaha kelas kakap melahirkan pemerintahan; 

1. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) mengakar dalam birokrasi.

2. Kapitalisme ekonomi berkembang melalui konglomerasi yang dekat dengan penguasa.

3. Demokrasi hanya dijadikan sarana  formalitas dalam rangka melanggengkan kekuasaan

Sumber: