Hadapi Ancaman Cuaca Ekstrem, Polres Mojokerto Perkuat Sinergi Lintas Instansi

MOJOKERTO, MEMORANDUM.CO.ID - Mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi di tengah potensi cuaca ekstrem pada musim penghujan 2026, Polres MOJOKERTO memperkuat sinergi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah instansi terkait.

Kesiapsiagaan lintas sektor tersebut diawali dengan Apel Gelar Pasukan gabungan di Lapangan Mapolres Mojokerto, Rabu 4 November 2026 pekan lalu. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Mojokerto AKBP Dr. Raden Erik Bangun Prakasa.

Kapolres mengatakan, koordinasi lintas instansi menjadi langkah penting untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan terarah ketika terjadi kondisi darurat.

BACA JUGA:Hadapi Musim Hujan, Kapolres Mojokerto Kerahkan Kekuatan Siaga Bencana

“Untuk siaga menghadapi bencana, kami bersinergi dengan lintas sektor yang kami awali dengan apel gelar pasukan pada pekan yang lalu,” ujar AKBP Erik, Senin 9 November 2026.

Mini kidi--

Tak hanya memperkuat koordinasi, Polres Mojokerto juga menyiapkan sejumlah sarana pendukung penanggulangan bencana. Di antaranya kendaraan dinas, sarana evakuasi, perahu karet, serta perlengkapan lainnya untuk mendukung mobilisasi personel di lapangan.

BACA JUGA:Kapolres Mojokerto Kota Sambangi PT Intidragon, Perjuangkan Peluang Kerja bagi Warga

Erik mengingatkan, ancaman bencana tidak boleh dianggap remeh. Sepanjang 2026, tercatat 672 kejadian bencana alam di Jawa Timur yang mengakibatkan 28 orang meninggal dunia dengan total kerugian materiil mencapai Rp7,552 miliar.

Terlebih, BMKG memprediksi adanya potensi peningkatan cuaca ekstrem pada musim hujan kali ini.

“Data ini harus menjadi alarm. Kita tidak boleh menganggap enteng bencana. Ini momentum kita siapkan semua, jangan sampai underestimate,” tegasnya.

BACA JUGA:Kapolres Mojokerto Turun Langsung Sosialisasikan Operasi Patuh Semeru 2026, Pengendara Diingatkan Tertib

Untuk memastikan kesiapan di lapangan, Kapolres menginstruksikan tiga langkah prioritas. Pertama, melakukan pemetaan wilayah rawan bencana, terutama kawasan dataran tinggi yang berpotensi mengalami tanah longsor, seperti Pacet, Trawas, dan Gondang.

Kedua, mendirikan Posko Kesiapsiagaan sebagai pusat koordinasi dan komunikasi lintas instansi. Dengan demikian, setiap laporan kejadian dapat segera ditindaklanjuti melalui penanganan yang cepat dan tepat.

Sumber: