Paguyuban Jukir Surabaya Peringatkan Dishub agar Humanis

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Paguyuban Juru Parkir Surabaya melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya terkait penertiban parkir di Jalan Tunjungan.  

Ketua Paguyupan jukir Surabaya, Husni menilai penertiban tersebut tidak tepat sasaran dan terkesan represif, khususnya terhadap jukir resmi yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dan berkontribusi pada pendapatan Pemkot Surabaya.

Mini Kidi--

"Saya berharap kepada dishub agar melakukan cara humanis, Bukan dengan cara-cara kekerasan melalui aparat. Mana ada rakyat yang melawan kepada aparat, baik polisi maupun militer yang membantu kelangsungan penertiban. Ya harus dibekali oleh pimpinan," harap Husni.

BACA JUGA:Parkir Liar di Jalan Semut Baru Kian Menjamur, Petugas Tindakan Tegas Penggembosan Ban

 Husni mempertanyakan alasan polisi terlibat dalam penertiban tersebut. Ia menganggap tindakan penangkapan dan interogasi berjam-jam terhadap jukir resmi sebagai langkah yang tidak manusiawi. 

"Kasihan mereka (jukir) diambil dan ditangkap sehingga tidak bisa bekerja hari itu. Kemudian diinterogasi sekian jam, di BAB oleh pihak kepolisian. Seharusnya sebelum dilakukan tindakan-tindakan semacam itu, Pemkot Surabaya harus memberikan sosialisasi, mengundang dan memanggil kepada siapa oknum jukir yang nakal itu. Ini diberikan pengertian, kejelasan," papar Husni.

Ia mendesak Pemkot Surabaya untuk lebih bijak dalam menangani masalah ini dengan cara yang lebih humanis, bukan dengan pendekatan represif.

BACA JUGA:DPRD Surabaya Apresiasi Langkah Tegas Wali Kota Tertibkan Parkir Liar Demi Dukung UMKM

"Argumentasi kemacetan sebagai alasan penertiban di Jalan Tunjungan sudah kadaluarsa," tegas Husni.

Ia menekankan bahwa jukir resmi di Jalan Tunjungan telah memberikan kontribusi nyata kepada Pemkot Surabaya melalui Dishub Surabaya. 

Seharusnya, kata Husni, Pemkot Surabaya melakukan sosialisasi dan pembinaan terlebih dahulu kepada jukir yang nakal, bukan langsung melakukan penindakan represif yang menghabiskan anggaran untuk petugas gabungan.

BACA JUGA:Sapu Bersih Parkir Liar dan Cepek, Polsek Wonocolo Amankan 7 Orang

 Husni juga menyayangkan kekosongan jabatan Kepala Dishub Surabaya yang dinilai turut memicu tindakan-tindakan yang tidak terkontrol. 

Ia berharap Wali Kota Surabaya dapat menghentikan tindakan represif tersebut dan mengutamakan pendekatan yang humanis serta mengedepankan dialog untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

"Surabaya ada karena rakyatnya.  Jangan sampai rakyatnya sendiri malah diperlakukan tidak adil," tegas Husni.

BACA JUGA:Kemacetan di Jalan Urip Sumoharjo Surabaya, Parkir Liar Jadi Sorotan

Ia berharap Pemkot Surabaya dapat menciptakan suasana kondusif dan nyaman bagi seluruh warganya, termasuk para juru parkir resmi. 

Husni mengingatkan bahwa tindakan represif bukanlah solusi yang tepat, dan oknum nakal baik di kalangan jukir maupun aparat penegak hukum harus ditangani dengan cara yang proporsional.

"Tolong pak wali kota, hentikan tindakan dan langkah yang baik sajalah. Jukir itu bekerja juga bukan cari masalah. Kalau ada masalah itu namanya oknum, tidak beda dengan oknum polisi dan TNI. Banyak oknum yang nakal, banyak oknum yang salah menggunakan jabatan," tandas Husni.

Sumber: