Fraksi PDIP Ingatkan Pemprov Jatin 4.400 Pekerja Terancam PHK

Mini kidi--

Dengan pemetaan tersebut, kata Bunda Renny, intervensi pemerintah bisa dilakukan lebih cepat.

“Harus jelas siapa yang berpotensi terdampak, sektor industrinya apa, kompetensinya apa dan peluang penyerapan kembali seperti apa. Dengan begitu, intervensinya tidak bersifat umum,” ujarnya.

BACA JUGA:DPRD Jatim Sepakati KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, Infrastruktur Jadi Prioritas

Persoalan berikutnya adalah bagaimana pemerintah menangani pekerja yang sudah terkena PHK.

Jawa Timur memiliki 16 UPT Balai Latihan Kerja (BLK). Namun Renny mengingatkan keberadaan BLK tidak boleh hanya diukur dari banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan dan sertifikat yang diterbitkan.

“BLK jangan sampai menjadi pabrik sertifikat. Peserta dilatih, mendapat sertifikat, tetapi setelah itu kembali menganggur,” kata Bendahara DPD PDI Perjuangan DPRD Jatim

BACA JUGA:Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Trauma Healing bagi Korban KMP Mutiara Sentosa II

Menurut Bunda Renny, BLK harus diubah menjadi pusat transisi pekerjaan. Skemanya harus terintegrasi mulai dari profiling, pelatihan, sertifikasi, job matching hingga penempatan kerja.

Bagi pekerja yang tidak terserap industri, kata dia, pemerintah juga harus menyiapkan jalur alternatif berupa pendampingan kewirausahaan, akses pembiayaan dan pengembangan usaha.

Gempur Rokok Illegal--

Politisi asli Kediri ini juga mendorong perubahan indikator keberhasilan BLK. Selama ini keberhasilan pelatihan cenderung dilihat dari jumlah peserta dan sertifikat yang dihasilkan. Ke depan, ukuran tersebut harus digeser menjadi indikator yang lebih konkret.

“Berapa banyak peserta yang kembali bekerja? Berapa lama masa tunggunya? Berapa penghasilannya setelah bekerja? Itu yang harus menjadi ukuran,” jelasnya.

BACA JUGA:FPDIP DPRD Jatim Minta Evaluasi Ketat Semua Kapal Pascakebakaran KMP Mutiara Sentosa 2

Ia juga meminta kurikulum BLK benar-benar mengikuti kebutuhan industri. Jika industri membutuhkan welder, operator mesin, teknisi, tenaga manufaktur maupun tenaga digital, maka pelatihan harus diarahkan ke kompetensi tersebut.

Sumber: