Freddy Poernomo Siap Kawal 157 Pikades Serentak di Bojonegoro
Anggota DPRD Jawa Timur daerah pilihan (Dapil) Bojonegoro-Tuban, Freddy Poernomo menyampaikan banyak informasi yang didapat. --
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Anggota DPRD Jawa Timur daerah pilihan (Dapil) Bojonegoro-Tuban, Freddy Poernomo menyampaikan banyak informasi yang didapat. Di antaranya ada 157 persiapan pemilihan kepala desa di tahun 2025. Selain itu, politisi Partai Golkar ini juga mendapat banyak masukan tentang koperasi merah putih dan potensi ekonomi yang bisa digali pemerintah desa dan rakyat.
“Tahun 2025 ada 157 pemilihan kepala desa,” sebut Freddy.
BACA JUGA:Regulasi Belum Jelas, Pilkades Serentak Tertunda
Mini Kidi--
Politisi yang juga doktor ilmu hukum pemerintahan alumni Unair ini menilai, kebijakan itu juga seiring putusan Undang-Undang Desa yang baru (UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014) sudah disahkan dan memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun.
“Banyak proses demokrasi di desa nantinya melalui UU No. 6 Tahun 2014 yang sudah disahkan dan memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun,” kata Freddy.
BACA JUGA:Pemilihan Tuwowo Desa Wonokerto Tekung Ala Pilkades, Pemenang Harus Bisa Mengambil Hati Pembayon
Meski begitu, aturan pemerintah pusat tersebut pelaksanaan teknisnya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan yang mengatur detail pelaksanaan Pilkades pascaperubahan UU Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014.
“Revisi undang-undang desa juga menjadi perhatian anggota Komisi A DPRD Jatim ini terkait massa penambahan jabatan kepala desa dari 6 tahun ke 8 tahun,” tandasnya.
BACA JUGA:DPMD Lamongan Gelar Rakor Internal Rencana Pilkades Serentak
Masukan dan usulan terkait berprosesnya koperasi merah putih juga disampaikan masyarakat daerah pilihan (dapil) Bojonegoro-Tuban. Dimana koperasi merah putih juga overlaod. “Ini juga menjadi diskusi di desa-desa,” tandas Freddy.
Ia juga menyampaikan hasil reses tahun 2025, bahwa potensi desa terus dimaksimalkan. Di antaranya keberadaan embung desa sebagai objek bertambahnya pendapatan desa dari berbagai sektor. “Kita juga mendorong potensi ekonomi desa, seperti potensi yang bisa digali untuk kesejahteraan rakyat desa,” tutup Freddy.(day)
Sumber:
- Share:
