PDI-P Mulai Dekati Khofifah untuk Maju Pilgub Jatim Lagi

PASURUAN, MEMORANDUM - Ketua DPD PDI-P Jatim Said Abdullah sudah memberikan sinyal kepada mantan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk maju Pilgub Jatim lagi. PDI-P yakin jika PDI-P mendukung Khofifah, maka peluang menang dalam Pilkada Jatim sangat besar.

BACA JUGA:Sarmuji: Saya Tak Noyol-Noyol Cawagub Ke Khofifah

Pertemuan antara Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jatim, Said Abdullah dan Khofifah Indar Parawansa tentu menarik perhatian publik. Meski awalnya dikabarkan bahwa PDI-P merayu Khofifah untuk Pilgub Jatim 2024, Khofifah menegaskan bahwa pembicaraan mereka lebih banyak berfokus pada aspek ekonomi.

BACA JUGA:Persiapan Pilgub Jatim, PDIP Jajaki Parpol Pengusung Khofifah 

"Saya cerita bagaimana inflasi di banyak negara di Eropa. Karena beliau sebagai ketua Banggar di DPR RI. Kita berdiskusi bagaimana menjaga perekonomian di Indonesia," ungkap Khofifah kepada wartawan saat menghadiri santunan anak yatim di Kantor PCNU Kabupaten Pasuruan, Selasa, 2 April 2024.

BACA JUGA:Jaringan Kiai Santri Deklarasikan Dukungan Khofifah-Emil Dua Periode 

Selain itu, Khofifah juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, Said Abdullah juga bertanya kepadanya soal bagaimana Pilgub 2024.

BACA JUGA:Di Hadapan KAHMI Jatim, Emil Komitmen Dampingi Khofifah di Pilgub Jatim 2024

"Saya jawab akan maju lagi. Namun kemarin itu kami lebih banyak berdiskusi tentang ekonomi," kilah Khofifah.

Said Abdullah mengakui telah bertemu dengan Khofifah Indar Parawansa di suatu tempat. Di mana pertemuan itu secara khusus membahas strategi untuk Pilkada Jatim 2024.

Meskipun PDI-P memiliki respek besar terhadap Khofifah, Said menegaskan bahwa saat ini belum ada kepastian apakah PDI-P akan mengusungnya dalam Pilgub Jatim 2024, karena masih dalam tahap penjajakan.

Di sisi lain, Said menyatakan bahwa PDI-P juga tengah mempersiapkan banyak kader banteng yang akan berkompetisi di Pilkada Jatim 2024. Namun, dia enggan mengungkapkan nama-nama kader tersebut dengan alasan bahwa jumlahnya terlalu banyak. (*)