SURABAYA, MEMORANDUM - Persoalan kemiskinan masih menjadi masalah serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini disampaikan, Erma Susanti anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur usai Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Gubernur atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2023.
Persoalan kemiskinan ekstrim di Jawa Timur turun derastis dari tahun 2020 sebesar 4,4 persen menjadi 0,82 persen pada Maret 2023.
Erma Susanti menyebutkan, turunnya angka kemiskinan karena peran bantuan sosial turun dari pemerintah pusat terhadap warga miskin.
“Bansos dari pemerintah pusat. Termasuk bantuan dari pemprov,” kata Erma Susanti, Senin 25 Maret 2024.
Erma menyampaikan, keberhasilan penurunan kemiskinan bukan karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi. “Namun karena bantalan sosial yang tinggi,” tegas Erma Susanti.
BACA JUGA:DPRD Jatim Minta Warga Bawean Bangkit Pascagempa
Politisi asal Dapil Blitar ini, menyampaikan seharusnya kemandirian ekonomi masyarakat Jawa Timur juga menjadi faktor. “Karena itu bansos harus dilakukan untuk menguatkan potensi ekonomi masyarakat,” tandas dia.
Dalam Nota Penjelasan Gubernur atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2023 terjadi disparitas angka kemiskinan di Jawa Timur menurut pedesaan dan perkotaan Tahun 2019-2023.
Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyenutkan, karena Jawa Timur berhasil menurunkan angka kemiskinan ekatrwm secara ekstrem dsrin4,4 persen atau setara 1.812.210 Jiwa pada Tahun 2020 menjadi 0,82 persen atau 331.989 jiwa pada Maret 2023. Bahkan terdapat 9 kabupaten/kota yang kemiskinan ekstremnya 0 persen. “Sehingga Jawa Timur menerima penghargaan insentif fiskal,” kata Adhy Karyono.
Penghargaan insentif fiskal senilai Rp 6.215 miliar, lanjut Adhy Karyono diberikan langsung Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. “Yang kemudian segera digunakan untuk program yang langsung diterima maayarakat miskin melalui padat karya tunai, pengadaan air bersih di desa rawan kekeringan, pasar murah, BLT untuk penyandang disbalitas dan bantuan permakanan bagi PMKS di panti sosial,” sebut Adhy Karyono pada sidang paripurna.(day)