Pj Bupati Bojonegoro Launching Srikandi, Wujudkan Kearsipan Dinamis dan Transparan
BOJONEGORO, MEMORANDUM - Di era globalisasi kali ini peran teknologi sudah massif digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan. Dalam pemerintahan sendiri pun teknologi sudah mulai diaplikasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hal ini yang menyebabkan perubahan sistem dan cara kerja pada suatu instansi untuk bertransformasi menjadi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE.
Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaunching Aplikasi Srikandi di Lingkungan Pemkab Bojonegoro yang diselenggarakan di Ballroom hotel Aston, Kamis 7 Desember 2023.
Kegiatan dihadiri oleh Pj Bupati Bojonegoro, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Asisten dan Staff Ahli, Kepala OPD dan Camat.
BACA JUGA:Pemkab Bojonegoro Salurkan BLT DBHCT dan Bansos Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Padangan
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Eric Firdaus menyampaikan Aplikasi SRIKANDI adalah Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang bertujuan untuk melakukan inovasi dalam bidang kearsipan.
"Sehingga mempermudah dalam membuat verifikasi, tanda tangan dan mengirim naskah keluar, menerima naskah masuk serta mendisposisikan naskah yang diterima dimanapun dan kapanpun secara mudah dan cepat," ungkapnya.
Sedangkan maksud dan tujuan diselenggarakan Launching Aplikasi SRIKANDI ini adalah untuk meresmikan penggunaan Aplikasi SRIKANDI pada semua OPD dan Kecamatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sekaligus mensosialisasikan penggunaan Aplikasi SRIKANDI dalam komunikasi dan koordinasi antar instansi dan pemerintah.
BACA JUGA:Pemkab Bojonegoro Gelar FKP Penyusunan RPJPD 2025-2045, Pj Bupati Tekankan Pembahasan Isu Lingkungan
"Diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dengan pengelolaan arsip secara elektronik yang mudah dan cepat," tambahnya
Widyaiswara Ahli Utama ANRI Drs. Sumrahyadi, MIMS menambahkan bahwa digitalisasi dalam pemerintahan sangat membantu dalam hal mengurangi atau menekan korupsi dalam suatu pemerintahan.
"Selain itu untuk dapat mempermudah pekerjaan dalam pengarsipan document kenegaraan," tuturnya.