Baru-baru ini publik dikejutkan penetapan tersangka Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Awalnya, skeptis, mengingat beberapa kontroversi sebelumnya yang tidak merusak reputasinya.
Penetapan tersangka Firli Bahuri, sebagai Ketua KPK, menjadi perjalanan kompleks melibatkan lembaga penegak hukum, dinamika politik, dan harapan masyarakat Indonesia.
Sebagian publik tahu bahwa Firli Bahuri dan Kapolda Metro Jaya Irjenpol Karyoto sama-sama lulusan Akademi Kepolisian 1990 dan pernah bertugas di KPK. Namun, pemikiran Firli tidak selalu sejalan dengan Karyoto.
BACA JUGA:Waspada Berita Hoax
Penetapan ini merupakan prestasi luar biasa bagi Polri, meningkatkan kepercayaan publik terhadap polisi setelah sejumlah kontroversi. Sebelumnya, banyak yang meragukan bahwa Ketua KPK dari korp baju cokelat ini akan tersentuh hukum.
BACA JUGA:Garuda Muda dan Heroik Arek Suroboyo
Kegaduhan dimulai dari kasus dugaan pemerasan Firli terhadap eks Menteri Pertanian, Sahrul Yasin Limpo (SYL), menciptakan ketegangan antara KPK dan Polri. Selama kepemimpinan Firli, orang-orang di sekitarnya merasa aman, namun sejak ditetapkan sebagai tersangka, desakan agar ditangkap semakin intens.
BACA JUGA:Kami Ada Karena Pembaca
Ketua KPK periode 2011-2015, Abraham Samad, bersama eks pegawai KPK lainnya, melakukan aksi protes setelah Firli ditetapkan sebagai tersangka. Samad menyatakan bahwa kasus ini berbeda dan Firli dianggap penjahat, bukan korban kriminalisasi.
Pertanyaan muncul, apakah ini akan memicu perseteruan Cicak vs Buaya jilid 2, meskipun tidak sejalan dengan pendapat Samad. Penetapan tersangka Firli dinilai oleh beberapa pihak terkesan dipaksakan tanpa alat bukti yang jelas, memicu perlawanan dari pihak Firli.
Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, menyatakan bahwa Firli dijerat pasal dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian SYL, gratifikasi, dan suap terkait penanganan masalah hukum di Kementerian Pertanian.
Apakah persoalan ini terkait kebutuhan politik menjelang Pemilu 2024 atau upaya mengaburkan ketegangan politik masih menjadi pertanyaan.
Saat memasuki tahun politik, rakyat berharap supremasi hukum menjadi agenda utama. Pergulatan politik 2024 diharapkan membawa manfaat untuk rakyat, dengan penegakan hukum yang kuat menjadi prioritas.
Yang pasti, kasus penetapan tersangka Ketua KPK, Firli Bahuri, menandai peristiwa kompleks yang mencakup lembaga penegak hukum, dinamika politik, dan ekspektasi masyarakat.
Meskipun awalnya skeptis, keputusan ini memberikan prestasi bagi Polri, mengembalikan sedikit kepercayaan publik terhadap institusi tersebut setelah kontroversi sebelumnya.