SURABAYA, MEMORANDUM - Acara dialog bertajuk Mimbar Bebas Mahasiswa Bersama Rakyat Selamatkan Demokrasi menjadi cara Aliansi Mahasiswa Jatim untuk menolak politik dinasti dan mendesak pemerintah menuntaskan pelanggaran HAM, Kamis, 16 November 2023.
Kegiatan yang dihelat di halaman Universitas dr Soetomo (Unitomo) itu digelar terbuka dengan menghadirkan berbagai tokoh politik dan akademisi.
Di antaranya, Prof Dr Soetanto Soepiadhy SH MH, Yenny Wahid, Usman Hamid SH MSi, Gus Islah Bahrawi, Totenk MT, Iksan Skuter, Butet Kartaredjasa, Hendra Prayogi, Abi Naga Parawansa, Hendrik Rara Lunggi, dan Rudi Surya.
BACA JUGA:Rektor Unitomo Siti Marwiyah Dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara
Ketua BEM Unitomo, Hendrik Rara Lunggi mengungkapkan, kegiatan ini jadi kolaborasi mahasiswa di Jatim untuk untuk melawan politik dinasti dan mendorong penuntasan pelanggaran HAM.
Selain itu, juga menyatukan prinsip atau persepsi dari mahasiswa dan juga masyarakat bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
"Kami ingin memberikan suatu gerakan yang besar dari seluruh Jawa Timur dengan berkumpul di Surabaya dan menyuarakan (penolakan politik dinasti) ini bersama-sama," kata dia, Kamis, 16 November 2023.
BACA JUGA:KPID Jatim Jalin Kerjasama dengan Fikom Unitomo
Hendrik menegaskan, kegiatan ini merupakan gerakan atas kesadaran dari intelektual mahasiswa dan bebas dari kepentingan partai.
Karenanya di pintu masuk kampus dilakukan pemeriksaan agar mahasiswa ataupun masyarakat yang hadir tidak membawa atribut partai.
"Kegiatan ini untuk menunjukkan bahwa dari Jawa Timur ini tidak diam-diam saja melihat persoalan bangsa dan negara ini lagi krisis hukum. Gerakan perhari ini sebenarnya kita mau bikin konsep baru dalam menyampaikan suara kami, tidak sekedar demo di jalan. Supaya kita ini lebih elegan gitu untuk menyuarakan pendapat kami," tandasnya.
BACA JUGA:Unitomo Beri Beasiswa Lanjutan S2 kepada Peraih Medali Sea Games
Terkait berbagai spanduk yang dibuat dalam kegiatan ini, Hendrik menekankan spanduk tersebut murni sesuai tuntutan aliansi mahasiswa atas politik dinasti dan pelanggaran HAM. Tanpa mengarah ke calon presiden dan wakil presiden dari kabinet manapun.
"Untuk spanduk-spanduk ini sebenarnya tidak pernah ada mengarah kepada salah satu capres. Itu benar-benar mengkritisi apa kegagalan hari ini dan apa yang menjadi tuntutan serta menjadi keresahan hari ini," sambungnya.(bin)