Sidoarjo, Memorandum.co.id-DPRD Sidoarjo akan mengambil langkah cepat untuk menangani pengalihan kewenangan pengambilan keputusan strategis dari bupati pada wakil bupati.
Sikap ini dilakukan menyusul ditangkapnya Bupati Sidoarjo Saiful Ilah oleh KPK gegera dugaan kasus penyimpangan dana proyek pengadaan barang dan jasa di Kota Delta.
“Dalam waktu dekat kami akan segera ke Surabaya untuk berkonsultasi dengan Pemprop terkait masalah ini. Segera dilakukan karena banyak hal-hal mendesak yang tertunda penyelesaiannya,” ungkap Ketua DPRD Sidoarjo, Usman di kantornya, Rabu (08/01)
Hanya saja ia tidak merinci masalah-masalah apa yang ‘tersandera’ lantaran aksi OTT yang dilakukan lembaga anti rasuah itu terhadap bupati Sidoarjo.
Ia sendiri mengaku prihatin dan sangat terkejut dengan peristiwa yang menimpa Saiful Ilah. Menurutnya, selama ini Saiful Ilah agar figur yang baik dan sudah melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sebagai pemimpin Sidoarjo.
Parameternya, warga kota Delta mempercayai Ketua DPC PKB Sidoarjo tersebut menduduki jabatan pimpinan eksekutif selama 4 periode berturut-turut. Yakni dua kali menjadi wakil bupati yang kemudian berlanjut dengan dua kali menduduki posisi bupati.
“Saya harap semua komponen masyarakat Sidoarjo untuk berpegang pada azas praduga tak bersalah dulu. Jangan dulu menghakimi sebelum ada keputusan hukum yang bersifat tetap dan mengikat,” tegas politisi PKB tersebut.(lud/jok/udi)