Sementara itu, Drs H Dhany Nartawan SH MH, penasihat LPMK dan beserta juga tokoh masyarakat setempat mengatakan akan segera melaporkan hal ini hingga ke Pemkot Surabaya.
"Kami secepatnya akan berkirim surat ke Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya, yang pada intinya kami memohon agar aset tersebut segera diambil alih kembali oleh pemkot," ujarnya.
"Dan kami memohon kepada para wakil rakyat kami dalam hal ini Komisi A DPRD Surabaya agar segera mengundang pihak-pihak yang berkaitan hal ini. Karena selama ini kami di ping-pong setiap undangan pertemuan di kelurahan atau pun di kecamatan," pungkasnya. (*)