Jangan sampai masyarakat yang berada dipulau terluar Jatim harus terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan karena kondisi wilayah.
"Banyak kasus pelayanan kesehatan lanjutan alami keterlambatan karena keterbatasan pelayanan kesehatan di pulau tempat tinggalnya," ucap wanita yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.
"Saya memimpikan kalau kita punya satu saja maka urusan kesehatan masyatakat di pulsu pulau terluar Jatim bisa terlayani maksimal," lanjutnya berharap.
Untuk itu anggota DPRD Jatim yang berangkat dari Daerah Pemilihan Surabaya ini, akan mewacanakan Jatim memilik Rumah Sakit Terapung seperti Rumah Sakit Terapung Laksamana Malahayati milik PDI Perjuangan.
"Saya akan mengusulkan hal ini ke Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim agar bisa direlaisasikan minimal minimal bisa dibahas di APBD Jatim 2024 mendatang," harapnya.
Memang kata Agatha kita tahun 2019 diberi hibah oleh Kementrian Perhubungam sama Kementrian Kesehatan yakni dua kapal yang juiga digunakan sebagai kapal kesehatan terapung namun belum maksimal karena juga digunakan sebagai kapal penumpang.
"Memang ada RS terapung milik TNI AL. Tapi ini khan melayani perairan seluruh Indonesia khususnya Indonesia Timur. Juga ada kapal kesehatan terapung Hibah dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan. Namun hanya melayani Kabupaten Sumenep yakni satu di disiagakan di Kabupaten Sumenep untuk menjangkau Pulau Sapeken dan Masalembu. Sedangkan, satu kapal lainnya akan disiagakan di Pulau Kangean, untuk melayani PulauDua kapal yang dinamakan Ghanda Nusantara 01 dan dan Ghanda Nusantara 02," jelasnya
"RS terapung ini harus khusus kesehatan. Bisa stanby dan bergerak ketika dibutuhkan atau bisa berkelililing di kepulauan terluar di Jatim untuk melayani masyarakat. Ini bukti juga Pemprov Jatim hadir di masyarakat kepulauan," lanjutnya mempertegas.