Surabaya, memorandum.co.id-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya Rini Indriyani berupaya meningkatkan ketahanan fungsi ekonomi keluarga. Salah satunya adalah dengan mewujudkan kemandirian keluarga yang ditujukan pada pemberdayaan keluarga akseptor KB (Keluarga Berencana).
Dalam memperkuat fungsi ekonomi keluarga dan memastikan penerimaan masyarakat terhadap program KB, Pemkot Surabaya bersama Ketua Dekranasda Surabaya Rini Indriyani menggelar Bazar Produk Peserta Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Kecamatan Tambaksari di Taman Mundu, Kamis (10/8/2023).
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya Rini Indriyani menyampaikan, dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga melalui UPPKA, pihaknya turut menggandeng UPN Veteran Jawa Timur sebagai pendamping Peserta Pelatihan UPPKA di Kecamatan Tambaksari.
“Mereka adalah Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), yakni usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga akseptor. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga akseptor di Kota Surabaya, sehingga tumbuh menjadi keluarga sejahtera dan mandiri,” kata Rini Indriyani.
Rini Indriyani menjelaskan bahwa sebetulnya program tersebut telah berjalan sejak tahun 2018. Hanya saja sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, tetapi kini kembali dimulai. Para keluarga akseptor diberdayakan untuk mewujudkan ketahanan dan peningkatan perekonomian di tingkat keluarga.
“Ketika ekonomi sudah meningkat, ada perencanaan pembatasan (melahirkan) anggota keluarga, InsyaAllah akan bahagia dan sejahtera. Karena dengan perencanaan memiliki anak, perekonomian bisa maju dan bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya serta memberikan perhatian yang lebih,” jelasnya.
Sebab, menurutnya, bukan hanya mengajak masyarakat untuk menjadi akseptor saja, melainkan juga berupaya meningkatkan perekonomian mereka. Ia mencontohkan, salah satu produk unggulan dari keluarga akseptor adalah olahan buah pisang hingga zero waste.
“Sehingga produk seperti ini harus lebih banyak dikembangkan, saya ucapkan terima kasih kepada UPN Veteran Jawa Timur. Ternyata pendampingannya bukan diberikan kepada Kecamatan Tambaksari saja, tetapi sudah berjalan di 7 kecamatan dengan didampingi mulai bulan April sampai Agustus 2023,” ujar dia.
Rini Indriyani mengaku perlu adanya pendampingan pada potensi dan peluang pemasaran. Yakni, jenis usaha yang dijadikan andalan kelompok UPPKA adalah bidang pengolahan makanan dan jajanan lokal. “Seperti proses izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), rasa, kemasan, hingga proses kurasi agar bisa menjadi ladang usaha,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya bersama UPN Veteran Jawa Timur akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada kelompok usaha UPPKA agar produk mereka bisa dipasarkan melalui Surabaya Kriya Gallery (SKG) Siola maupun Merr.
“Mereka harus mengetahui batas expired (kadaluarsa) agar konsumen mengerti apakah produk itu layak dikonsumsi atau tidak. Maka kita harus memastikan produk mereka aman dikonsumsi,”
Tak hanya sampai di situ, Rini Indriyani yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Surabaya ini melihat berbagai pengolahan makanan dan jajanan lokal, Rini Indriyani tertarik mengadakan lomba olahan pangan hingga menjadi zero waste.
“Biasanya kita menggelar lomba cipta menu B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman) berbasis pangan lokal. Maka kita akan adakan lomba pengolahan makanan hingga zero waste agar bisa bermanfaat. Sehingga tidak menimbulkan sampah,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Pusat Program Studi Ekonomi dan Sosial UPN Veteran Jawa Timur sekaligus pembina UPPKA, Dr. Ignatia Martha mengatakan kelompok UPPKA Kecamatan Tambaksari Surabaya sangat luar biasa. Sebab, berpotensi memiliki peluang usaha yang besar sehingga bisa memberikan dampak positif bagi sekelilingnya.
“Ini pengalaman luar biasa, saya bersyukur bahwa UPN bisa berperan memberikan pendampingan untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Karenanya, mereka juga harus berkomitmen dalam menjalankan usahanya, sehingga bisa memiliki NIB dan masuk ke E-Peken,” pungkasnya. (rio/ono)