Jakarta, memorandum.co.id - Presiden Joko Widodo disebut tengah mempertimbangkan untuk menghapus proses seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dianggap kian menimbulkan persoalan di masyarakat. Pemerintah kata Presiden sedang meninjau implementasi kebijakan tersebut. "Akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya," kata Jokowi Sebagai informasi soal rencana Jokowi menghapus PPDB disampaikan Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani seusai menemui Presiden Ke-7 RI itu bersama rombongan para pimpinan MPR di Istana Negara, Rabu (9/8/2023). Menurut Muzani, tidak seperti tujuan awal kebijakan tersebut dikeluarkan, PPDB malah menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat. “Presiden mengingatkan memang ini menjadi catatan bagi pemerintah. Nyatanya memang maksud kebijakan PPDB ternyata belum terjadi, bahkan terjadi persoalan hampir di semua provinsi." ujar Muzani "Oleh karena itu, Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan ini tahun depan,” tutupnya. (*/rdh)
Presiden Jokowi Pertimbangkan Hapus PPDB Zonasi
Kamis 10-08-2023,11:24 WIB
Reporter : M Ridho
Editor : M Ridho
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Sabtu 10-10-2026,06:46 WIB
Persaingan Kursi Rektor UINSA Mengerucut, 5 Guru Besar Masuk Daftar Teratas
Sabtu 10-10-2026,01:03 WIB
Yusril Buka Peluang Pidana Kasus Klaster Mewah Lapas Cibinong, Polisi hingga KPK Bisa Turun Tangan
Sabtu 10-10-2026,00:02 WIB
Lapas Penuh, Yusril Siapkan Pulau Berpenghuni Buaya untuk Rehabilitasi Napi Narkoba
Sabtu 10-10-2026,06:12 WIB
Cinta Menyamar Jadi Ketakutan (6): Kisah Kita Berakhir di Titik Damai
Sabtu 10-10-2026,08:10 WIB
Ketika Sabda Guru Mengalahkan Nabi
Terkini
Sabtu 10-10-2026,22:55 WIB
Sempat Ragu, Pemohon Sertipikat Tanah Apresiasi Kepastian Waktu Pengukuran Terjadwal ATR/BPN
Sabtu 10-10-2026,22:34 WIB
Daun Jati Kering Terbakar di Sutojayan Blitar, Anggota Polsek Lodoyo Timur Sigap Padamkan Api
Sabtu 10-10-2026,22:11 WIB
Pengurus PWI Pasuruan Raya Resmi Dilantik, Ada Santunan dan Pengundian Voucher
Sabtu 10-10-2026,21:57 WIB
Tegaskan Komitmen Presiden Prabowo di Forum Kadin, Kabakom RI: Negara Harus Hadir untuk Rakyat
Sabtu 10-10-2026,21:33 WIB