Malang, memorandum.co.id-Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi SSos mengharapkan untuk pengelolaan anggaran biaya perjalanan dinas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini untuk mengantisipasi adanya persoalan. Menurutnya, biaya perjalanan dinas DPRD merupakan bagian yang disoroti oleh BPK karena jumlahnya paling besar apabila dibandingkan dengan biaya lain. “Saya secara pribadi berharap jangan sampai ada permainan, terutama terkait uang perjalanan dinas,” kata Darmadi, Senin (24/7). Untuk itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang ini mengaku kurang yakin apabila ada permainan dalam biaya perjalanan dinas tersebut karena kecil kemungkinannya untuk melakukan. Darmadi menyebutkan sebagian besar apabila dilakukan kunjungan kerja (kunker) yang mengurusi seluruhnya pihak sekretariatan. “Apabila ada Kunker yang mengurusi adalah sekretariatan, mulai dari biaya perjalanan sampai dengan hotel tempat menginapnya,” ujarnya. Ketua DPRD Kabupaten Malang menjelaskan waktu untuk kunjungan kerja dalam setiap bulan tidak sama. Ini sesuai dengan hasil rapat Banmus DPRD Kabupaten Malang. “Setiap bulannya jadwal yang ada tidak sama,” ujar Darmadi. (kid/ari/ono)
Kategori :