Zonasi Sekolah Dikeluhkan Belum Adil

Surabaya, memorandum.co.id - Pelaksanaan PPDB tingkat SMP Negeri dan SMAN/SMKN masih dirasa warga Jawa Timur belum adil. Sebab kebijakan zonasi ternyata tidak bisa menampung siswa/siswi yang rumah tinggalnya masuk radar wilayah zonasi. Anggota DPRD Jawa Timur, Adam Rusyadi menerima keluhan warga saat melakukan Reses 2 Tahun 2023 di Desa Kali Pecabean, Sidoarjo. “Banyak keluhan diantaranya soal zonasi pendidikan yang masih dinilai masyatakat belum memenuhi prosip keadilan,” terang Adam. Adam yang juga ketua Satuan Komando Garda Nasional Jawa Timur (Garnas) ini, mendorong agar kuota zonasi ditambah. Hal ini, dikarenakan belum meratanya sekolah di wilayah kecamatan. “Masih ada wilayah desa yang lokasinya jauh dari zonasi SMPN, SMAN/SMKN. Sehingga ini dikeluhkan masyarakat,” tutur Adam. Ia memdorong, agar pendidikan nisa dirasakan secara merata, maka Dinas Pendidikan Jawa Timur, maupun dinas pendidikan kabupaten/kota membangun sarana belajar sesuai kebutuhan. “Selain itu, kebijakan zonasi juga ditambah lebih besar,” tandas ketua Golkar Sidoarjo ini. Selain itu, persoalan pavingisasi, jalan rusak, irigasi sungai untuk lahan pertanian, banjir menjadi keluhan warga daerah pilihan (dapil) II Sidoarjo saat Adam menggelar reses. “Banyak hal yang disampaikan warga, khususnya soal pembangunan infrastruktur,” urainya. Politisi muda Partai Golkar ini menjanjikan untuk menyampaikan semua usulan dari masyarakat ke pemerintah, baik ke Pemprov Jatim, dan Pemkab Sidoarjo. “Mana ada kewenangan kabupaten, dan ada kewenangan provinsi, maupun ke kewenangan ke pemerintah pusat. Kita akan kawal melalui Fraksi Golkar,” tegas Adam. (day/ziz)