Wakil Ketua DPRD Jatim Minta Milenial Tak Golput di Pemilu 2024

Surabaya, memorandum.co.id-Menghadapi Pemilu 2024 membutuhkan peranan partisipasi pemilih. Termasuk pemilih milenial atau akrab disapa gen Z. Peranan generasi muda ini, diharapkan bisa mendorong pembangunan demokrasi melalui pemilihan umum (pemilu). Wakil ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslacahah berharap generasi muda untuk tidak golput dalam Pemilu 2024. Generasi muda harus mengisi pendidikan politik melalui pemilihan umum. Sebab syarat pendidikan politik adalah mengisi pembangunan politik sebagai peserta aktif maupun peserta pasif. “Agar generasi milenial bisa memberikan pemanfaatannya yang lebih untuk bangsa,” terang Anik Maslachah dihadapan ratusan aktivis Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Sidoarjo. Data KPU Jawa Timur menunjukkan jumlah daftar pemiljhntteap (DPT) di Jawa Timur pada Pemilu 2024 mencapai 31.402.842. Jumlah ini didominasi pemilih pemula. Seperti gen Z mencapai 6.386.684, jumlah pemilih milenial mencapai 8.615.106, pemilih generaia x mencapai 9.310.933, pemilih beby baoomer mencapai 5.344.220, pemilih pre beby boomer mencapai 745.985. Lanjut Anik Maslacahah, sebagai warga Nahdliyin, bahwa IPPNU harus bermanfaat menjadi peserta aktif dalam menghadapi pemilihan umum. Pada kesempatan itu, sekretaris DPW PKB Jawa Timur meminta masukan dan gagasan dari IPPNU sebagai perwakilan generasi muda terkait peningkatkan partisipasi pemilih dan memberi pengetahuan mengenai pemilu. "Tingginya partisipasi pemilih menjadi salah satu tolok ukur kesuksesan gelaran pemilu,” kata dia. Lanjut Anik Maslacahah, bahwa pendidikan pemilih agar partisipasi pemilih baik secara kuantitas dan kualitas meningkat. Sebab pemilih harus cerdas dalam menerima setiap informasi. Pada kesempatan itu, Anik Maslacahah juga mengingatkan agar gen Z selalu waspada dan hati-hati terhadap pornografi. Sehingga pornografi yang mudah diunduh melalui media sosial, sangat bahaya terhadap generasi penerus. “Kami minta untuk selalu waspada terhadap tindakan pornografi, karena itu merugikan,” tutup politisi perempuan asal Sukodono, Sidoarjo. (day/ono)