Menko PMK : Stunting Jadi Penghalang Pembangunan SDM Lebih Berkualitas

Jakarta, memorandum.co.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut bahwa stunting menjadi penghalang dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia untuk lebih berkualitas. Menko PMK menekankan percepatan penurunan stunting saat ini tengah menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Menurut SSGI 2022, angka prevalensinya ada di 21,6 persen atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 24,4 persen. “Kalau ini (stunting) tidak diperangi, akan sulit (bagi kita) untuk menjadi negara maju dan kaitannya dengan prasyarat untuk menjadi negara maju itu bebas stunting,” ujar Menko Muhadjir. Menko Muhadjir melihat, tingginya angka itu, masih menjadi tantangan. Kementerian Kesehatan memaparkan, stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi hingga obesitas. Permasalahan kedua yang ia soroti adalah kemiskinan ekstrem, di mana angka secara nasional kemiskinan ekstrem menurut data BPS pada Maret 2022, sebesar 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa. Angka itu juga mengalami penurunan dari data Maret 2021 yang sebesar 2,14 persen atau 5,8 juta jiwa. Terkait hal ini, pemerintah terus berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrem yang menjadi salah satu penyebab stunting dengan menargetkan jadi nol persen di 2024. "Tantangan lain yang dihadapi berupa masih banyak penyakit sosial yang kian marak dan harus diwaspadai. Misalnya, seperti penggunaan narkoba hingga adanya pikiran sesat yang berujung ekstrem seperti aksi terorisme. Ketiga masalah itu dinilai menjadi tantangan besar yang harus dihadapi guna mewujudkan Indonesia maju," jelas Menko Muhadjir. “Pemerintah memiliki perhatian yang sangat serius dalam kaitannya dengan pembangunan keluarga. Kenapa keluarga ini penting. Karena keluarga ini unit terkecil dari sebuah negara. Kalau keluarganya baik, bahagia, maka negara itu secara teoritik juga akan bahagia,” tandas Menko Muhadjir.(*/rdh)