Peduli RTLH, Wali Kota Sutiaji Proyeksikan 600 Program Bedah Rumah

Malang, Memorandum.co.id -  Kelayakan rumah huni masyarakat Kota Malang menjadi perhatian Wali Kota Malang Drs H Sutiaji. Selama kepemimpinannya, 2028-2023, anggaran layanan rumah layak huni diprioritaskan yang diwujudkan dalam program bedah rumah. Wali Kota Sutiaji menyampaikan program bedah rumah ini untuk memberikan kelayakan hunian bagi kalangan pra sejahtera sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman selama berada di rumah. “Pembenahan dan pembangunan infrastruktur umum akan diperkuat. Untuk kalangan pra sejahtera misalnya, dalam tahun ini kami memproyeksikan akan ada 400 hingga 600 program bedah rumah yang diwujudkan di Kota Malang,” katanya. Dari program Kementerian PUPR, disebutkan akan dilakukan rencana pelaksanaan bedah rumah pada 206 titik. Sedangkan, APBD Kota Malang diproyeksikan mampu memfasilitasi sekitar 196 proyek bedah rumah. Sementara, dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang dan Provinsi Jawa Timur juga telah direncanakan sebanyak 28 program bedah rumah. “Apabila PAK (Perubahan Anggaran Keuangan APBD 2023, red) nanti bisa dimaksimalkan maka bisa saja mencapai 600 proyek bedah rumah,” terangnya. Data Baznas Kota Malang menyebutkan progranm bedah rumah yang sudah dikerjakan pada 2023, sebanyak 5 titik, yaitu di Kelurahan Merjosari dan Lowokwaru (Kec Lowokwaru), 2 titk di Kelurahan Lesanpuro (Kec Kedungkandang), Kelurahan Arjosari (Kec Blimbing). Sedangkan yang diajukan ke Baznas Provinsi Jatim sebanyak 16 titik, di Kecamatan Kedungkandang (9 titik), Sukun (6 titik) dan Blimbing (1 titik). Dan yang segera akan dilaksanakan sejumlah 7 titik, yaitu di Kecamatan Klojen (1 titik), Sukun (1 titik) dan Kedungkandang (3 titik). Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masuk dalam program bedah rumah ini dinilai tidak memiliki kelayakan bangunan, luasan bangunan dan kesehatan penghuni sehingga perlu dilakukan perbaikan runah yang dihuni agar dapat menjalani kehidupan dengan layak. Diketahui, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari APBN kurun waktu 2018-2023 sebanyak Rp 16,8 M. anggaran RTLH dari APBD Kota Malang 2022 sejumlah Rp391 juta, Baznas tahun 2023 tahap pertama Rp3,84 M dan Baznas tahun 2023 tahap kedua Rp760 juta. (ari/gus)